Beras Ilegal 40,4 Ton Terungkap di Batam, Menyusul Kasus Sabang

Jakarta, MI - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan baru masuknya beras ilegal ke Indonesia. Setelah kasus 250 ton beras ilegal di Sabang, kini sebanyak 40,4 ton beras ilegal kembali terdeteksi di Batam.

Amran mengatakan informasi tersebut ia terima pada Senin malam melalui kanal pengaduan masyarakat “Lapor Pak Amran”. Laporan menyebutkan adanya kapal yang sedang sandar sekitar pukul 23.00 WIB dan diduga membawa beras tanpa izin. 

"Tadi malam ada laporan dari Batam melalui 'Lapor Pak Amran' menyampaikan bahwasannya ada beras yang sandar, sementara perjalanan sandar. Sandarnya jam 11 malam," ungkap Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

"Kemudian kami langsung konfirmasi, kami komunikasi dengan Pak Pangdam Kepri, Pangdam Kapolda Kepri, Walikota, Pak Gubernur, dan Pak Dandim setempat, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh aparat pemerintah yang bertindak cepat dan mengamankan beras 40 ton," sambungnya.

Amran menjelaskan bahwa tindakan pengamanan dilakukan segera setelah laporan diterima. Informasi masuk selepas magrib dan langsung ditindaklanjuti, sehingga operasi berlangsung hingga larut malam. Dari pemeriksaan di lokasi, seluruh barang yang dibawa kapal tersebut berstatus ilegal.

Tak hanya beras, petugas juga menemukan minyak goreng yang masuk tanpa izin alias ilegal. Amran menilai hal ini sebagai situasi yang janggal, mengingat Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia.

Menanggapi anggapan bahwa impor diperbolehkan pemerintah daerah karena dianggap lebih murah, Amran menegaskan bahwa dinamika harga global saat ini justru dipengaruhi oleh posisi Indonesia sebagai negara dengan pasar besar.

Amran menyebut laporan harga yang masuk dari Batam menunjukkan nilai sekitar Rp5.700 per kilogram, sementara harga global menurun karena Indonesia tidak melakukan impor dalam jumlah besar.

Ia juga mengingatkan bahwa pada 2023-2024 Indonesia sempat mengimpor hingga 7 juta ton beras, sehingga turut mempengaruhi dinamika harga internasional.

"Harga di Thailand itu sama di Batam. Itu laporan aku terima malam itu, harganya Rp5.700-Rp6.000 per kg berasnya. Harga turun di negara lain, karena Indonesia tidak impor. Indonesia adalah importir terbesar," jelasnya.

Amran memastikan seluruh barang ilegal yang ditemukan di Batam telah disegel dan kini sedang diproses sesuai prosedur di Pelabuhan Tanjung Sengkuang.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani merinci temuan barang-barang ilegal yang ikut diamankan dalam operasi tersebut.

"Minyak gorengnya 2,04 ton. Tepung terigunya 600 kg. Terus, susunya 900 liter. Parfumnya itu ada 240 pieces parfum. Mi impornya ada 360 pieces. Kemudian, frozen food, makanan yang dibekukan itu ada 30 dus," terangnya.

Ia menambahkan bahwa tiga kapal turut ditangkap dalam penindakan ini, yakni KM Permata Pembangunan, KM Sampurna 03, dan KM Rezki.

Hingga kini, lima anak buah kapal (ABK) telah dimintai keterangan, sementara seluruh beras sitaan masih tersegel sambil menunggu proses lanjutan.

Ia menilai bahwa aksi penyelundupan semacam ini dapat mengganggu stabilitas pasar dan mengancam ketahanan pasokan pangan nasional.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian juga menemukan 250 ton beras ilegal yang masuk ke Sabang, Aceh, pada Minggu (23/11/2025). Amran mengatakan laporan diterima sekitar pukul 14.00 WIB dan langsung ditindaklanjuti dengan penyegelan gudang milik PT Multazam Sabang Group.

Amran kembali menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak melakukan impor karena stok dalam negeri dianggap mencukupi. Selain kasus di Sabang, ia menyebut temuan di Batam ini memperkuat laporan yang sebelumnya sudah diterima.