Pemerintah Didesak Usut Tuntas Bandara IMIP Ilegal Beroperasi Sejak Era Jokowi

Jakarta, MI - Peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS), Edna Caroline, mendesak pemerintah agar mengusut tuntas Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara sejak diresmikan pada 2019 alias di masa pemerintahan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

 “Kita lihat tindakannya seperti apa. Harapannya harus ada orang bea cukai yang ditaruh di situ, harus ada orang imigrasi juga. Minimal itu. Belum lagi airnav. Ini kan urusan safety juga. Masa pesawat mondar-mandir di situ kita nggak tahu? Ini soal regulasi udara juga,” kata Edna dalam sebuah wawancara dikutip pada Selasa (25/11/2025).

Kemudian, tegasnya, perlu ada kejelasan mengenai siapa yang memberi izin bandara sejak awal. Sorotan ini membuka lebar potensi pelanggaran yang terjadi bertahun-tahun tanpa intervensi negara. “Itu terjadi sejak 2019. IMIP-nya sendiri ada sejak 2010, tapi memang kemudian dikembangkan zaman Jokowi,” jelasnya.

Lanjut Edna, bahwa isu tersebut merupakan bagian dari persoalan “kebocoran” sektor pertambangan yang sudah dikritisi sejak Pilpres 2014.

"Ini kayanya berawal dari perintah pak Presiden, jadi sebenarnya kalau menurut saya kalau kita merujuk lagi pada tahun 2014, itu kan pak Prabowo pada waktu kampanye udah ngomong bocor-bocor. Salah satu yang dinilai banyak kebocoran itu kan tambang ilegal, oleh karena itu Presiden beberapa waktu lalu memerintahkan TNI untuk pelatihan di daerah-daerah yang dekat tambang ilegal yaitu Bangka Belitung dan Morowali," jelasnya.

Menurut Edna, kawasan industri seluas 4.000 hektare di IMIP memiliki bandara yang beroperasi tanpa keberadaan aparat negara, sehingga mobilitas orang maupun barang tidak terpantau. “Infonya aparat keamanan saja tidak bisa masuk. Itu berarti akses keluar masuk sangat tertutup,” tegasnya.

Edna menuturkan bahwa Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, saat meninjau latihan TNI di Morowali, membenarkan tidak adanya layanan bea cukai maupun imigrasi di bandara tersebut. Menhan menekankan bahwa “tidak boleh ada negara di dalam negara”.

Latihan TNI di daerah itu merupakan bagian dari latihan Komando Gabungan (Kogab) dengan skenario perebutan pangkalan udara. Namun yang lebih penting adalah sikap tegas Menhan soal kedaulatan dan pengawasan negara terhadap aktivitas pertambangan.

Edna mempertanyakan bagaimana bandara tersebut bisa beroperasi sejak 2019 tanpa pengawasan aparat negara. Maka dari itu dia mendorong publik mengawal langkah pemerintah setelah Menhan menyatakan akan melaporkan temuan itu kepada Presiden Prabowo.