Perantara Ihsan Yunus Terima Rp1,5 Miliar dan 2 Sepeda Brompton dari Harry

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 2 Februari 2021 01:30 WIB
Monitorindonesia.com - Perantara anggota Komisi II DPR dari fraksi PDIP Ikhsan Yunus bernama Agustri Yogasmara alias Yogas diketahui menerima uang Rp1,532 miliar dan dua sepeda merek Brompton dari Harry Van Sidabukke. Hal ini diketahui dari hasil rekonstruksi gelar perkara dugaan suap bansos Covid-19 di wilayah Jabodetabek yang digelar di gedung ALCL KPK, Kuningan, Senin (1/2/2021). Harry adalah pihak swasta selaku tersangka pemberi suap dalam dugaan korupsi penerimaan suap terkait bantuan sosial (bansos) sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Jabodetabek. Penerimaan uang dan sepeda itu diketahui dari rekonstruksi perkara yang dilakukan di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta pada Senin dan menghadirkan para tersangka beserta sejumlah saksi. Senior Assistance Vice President (SAVP) Bank Muamalat Indonesia Agustri Yogasmara tidak menghadiri rekonstruksi sehingga adegan yang ia lakukan digantikan oleh pemeran pengganti. Pemeran pengganti Yogas mengenakan papan nama bertuliskan operator Ikhsan Yunus yang juga mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR tersebut. Dalam adegan 6 untuk merekonstruksi kejadian pada Juni 2020 tampak Harry Van Sidabukke beserta Yogas berada di mobil di Jalan Salemba Raya. Terjadi penyerahan uang Rp1.532.844.000 dari Harry kepada Yogas. Selanjutnya dalam adegan 12 untuk mengulang kejadian pada November 2020 terjadi penyerahan dua sepeda mewah merek Brompton. Penyerahan itu dilakukan di kantor PT Mandala Hamonangan Sude (MHS) dari Harry Van Sidabukke kepada Agustri Yogasmara alias Yogas selaku operator Ichsan Yunus. Dalam perkara ini KPK menduga mantan Mensos Juliari Peter Batubara menerima suap senilai Rp17 miliar dari "fee" pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Jabodetabek. Perkara tersebut diawali adanya pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp5,9 triliun dengan total 272 kontrak pengadaan dan dilaksanakan dengan 2 periode. Pada pelaksanaan paket Bansos sembako periode pertama diduga diterima "fee" Rp12 miliar yang pembagian-nya diberikan secara tunai oleh Kasubdit Penanganan Korban Bencana Sosial Politik sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bansos Matheus Joko Sanatoso kepada Juliari melalui Kabiro Umum Kemensos Adi Wahyono dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan orang kepercayaan Juliari bernama Shelvy N untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang "fee" dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari. Diduga disepakati adanya "fee" dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matheus. Untuk "fee" tiap paket bansos di sepakati oleh Matheus dan Adi sebesar Rp10 ribu per paket sembako dari nilai Rp300 ribu per paket bansos. KPK pun menetapkan 5 orang tersangka yaitu sebagai tersangka penerima suap Juliari Peter Batubara, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sedangkan tersangka pemberi suap adalah dua orang pihak swasta yaitu Ardian IM dan Harry Van Sidabukke. [prs]

Topik:

KPK rekonstruksi suap bansos Harry Van Sidabukke

Berita Sebelumnya

Ahli Sebut Perpindahan Aset, Kerugian Negara Sudah Terjadi

Berita Selanjutnya

Tolak Diajak Berhubungan, Bapak Ini Sebar Video Anak Tiri Saat Mandi

Berita Terkait

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

Usut Korupsi Kuota Haji, KPK Panggil Kakanwil Kemenag Jateng Saiful Mujab

5 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Aan)

KPK Panggil Notaris/PPAT Sri Artati terkait Korupsi Tol Sumatra Rp 205,14 M

6 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

KPK Panggil Eks Direktur Sanitarindo Tangsel Jaya Setya Shri, Bongkar Korupsi Tol Sumatra

6 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

Korupsi Tol Sumatra Rp 205,14 M, KPK Panggil 2 Eks Direktur Hutama Karya: Putut Ariwibowo dan Anis Anjayani

6 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Himbau Saksi terkait Kasus Kuota Haji Untuk Bersikap Kooperatif

7 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI)

KPK sebut Biro Travel Tak Punya Izin tapi Dapat Kuota Haji Khusus 2024

8 jam yang lalu