Mahfud MD Ajak KPK Gabung SPPTI Untuk Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 14 April 2021 01:30 WIB
Monitorindonesia.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menilai pentingnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dalam Sistem Database Penanganan Perkara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPTI). Mahfud menekankan bahwa  perlunya keterlibatan KPK dalam sistem SPPTI untuk mencegah kewenangan dan kongkalikong penanganan perkara. “Selama ini sudah dijalankan pemerintah, terutama Kejaksaan, Kepolisian dan Mahkamah Agung. (KPK perlu ikut kerja sama) guna mencegah penghapusan kekuasaan dan kongkalikong penanganan perkara,” kata Mahfud saat memberikan arahan pada Peluncuran Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022 yang dilakukan secara daring di Jakarta, (13/4/2021). Ia juga terkesan dengan kinerja KPK yang melakukan pencegahan, penyuluhan hukum, dam bimbingan teknis dalam pengelolaan anggaran. "Pencegahan dan penindakan menjadi satu kesatuan amanat UU yang harus dilakukan KPK. Saya terkesan tahun kemarin laporan tahunan KPK yang berhasil menyelamatkan aset dan kekayaan negara dari korupsi sebesar lebih dari Rp570 triliun," ujar Mahfud. Menurut Mahfud, KPK perlu melihat bahwa SPPTI saat ini sudah tergabung lebih dari 212 kabupaten/kota dalam database penanganan perkara. Meski saat ini baru menangani tindak pidana umum, namun jaringan ini dirancang agar dapat menangani perkara korupsi, narkoba, kejatahan anak, dan lainnya. “Saya berpikir kerja sama SPPTI ini agar masyarakat tahu sudah sampai mana perkara, sehingga juga pengawasan KPK jadi lebih mudah. KPK punya wewenang menyupervisi perkara yang tidak lancar di Kejaksaan dan Kepolisian, KPK lebih lancar jika bergabung, ”kata Mahfud.

Topik:

KPK Mahfud MD SPPTI

Berita Sebelumnya

Syarif Hasan: Kontra Radikalisasi adalah Kunci Memberantas Terorisme

Berita Selanjutnya

Seleksi Calon Hakim Agung Memasuki Tahapan Seleksi Kualitas

Berita Terkait

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Panggil Komisaris PT Inhutani V terkait Kasus Suap Pengelolaan Kawasan Hutan

49 menit yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

Tak Kunjung Tetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, KPK: Prosesnya Panjang

2 jam yang lalu

Hukum
Abdul Hafidh (Foto: Dok MI)

Terseret di Kasus SYL, Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Malah jadi Pejabat Barantin

4 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI)

Perum Perhutani Diduga Tahu Suap Pengelolaan Hutan Inhutani V

6 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

Usut Korupsi Kuota Haji, KPK Panggil Kakanwil Kemenag Jateng Saiful Mujab

23 jam yang lalu

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI/Aan)

KPK Panggil Notaris/PPAT Sri Artati terkait Korupsi Tol Sumatra Rp 205,14 M

1 hari yang lalu