KPK Minta PN Jaksel Tunda Praperadilan SP3 Sjamsul Nursalim

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 8 Juni 2021 03:25 WIB
Monitorindonesia.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) untuk menunda sidang perdana gugatan praperadilan terkait penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) Sjamsul Nursalim yang diajukan oleh MAKI. “Tim Biro Hukum KPK masih menyiapkan surat-surat dan administrasi persidangan lebih dahulu sehingga KPK meminta penundaan sidang,” ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (7/6/2021). Ali menegaskan permintaan penundaan sama sekali tidak ada kaitannya dengan polemik TWK. Dia memastikan pada persidangan berikutnya KPK akan hadir sebagimana penetapan hakim praperadilan dimaksud. Seperti diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bakal menggelar sidang perdana gugatan praperadilan yang dilayangkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap KPK, Senin (7/6/2021). Gugatan yang dilayangkan MAKI ini untuk meminta dibatalkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus BLBI atas tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim. Dalam kasus tersebut KPK telah mentersangkakan Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dan istri, Itjih Samsul Nursalim. Serta Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung. Pemberhentian kasus tersebut merupakan dampak dari putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan kasasi Syafruddin dengan menyatakan, terdakwa Syafruddin terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.[Lin]

Topik:

KPK SP3 Sjamsul Nursalim

Berita Sebelumnya

Wamenkumham: RKHUP Penghinaan Martabat Presiden Tergolong Delik Aduan

Berita Selanjutnya

Kasus BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Masih Lakukan Penyidikan

Berita Terkait

Hukum
Ilustrasi - Dugaan korupsi impor beras (Foto: Istimewa)

KPK Diyakini Bongkar Korupsi Impor Beras: Kabarnya Sudah Naik Penyelidikan!

1 jam yang lalu

Hukum
Mantan Direktur Utama PT. Hutama Karya Bintang Perbowo bersama mantan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi PT. Hutama Karya M. Rizal Sutjipto mengenakan rompi tahanan.

Top dah! Bintang Perbowo Rancang Korupsi JTTS: Sejak Dirut WIKA hingga Dirut Hutama Karya

2 jam yang lalu

Hukum
Para tersangka mengenakan rompi tahanan dan tangan diborgol digiring masuk ke mobil tahanan KPK (Foto: Dok MI)

Siapa Pejabat Diduga Terima Uang Suap Inhutani V?

4 jam yang lalu

Hukum
Komisaris PT Inhutani V Raffles Brotestes Panjaitan (RBP) (Foto: Dok Inhutani V)

Tentang Raffles Brotestes, Komisaris Inhutani V yang Terseret Kasus Suap Pengelolaan Hutan

5 jam yang lalu

Hukum
Komisaris PT Inhutani V, Raffles Brotestes Panjaitan (RBP) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Komisaris Inhutani V Raffles Brotestes yang Sempat Kena OTT Diperiksa KPK

5 jam yang lalu

Hukum
Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat Manaor Panggabean menyampaikan paparan strategis dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR-RI. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR-RI, Siti Hediati ini guna membahas isu aktual dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2026.

Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Disebut Terseret di Kasus SYL, Kepala Barantin Teruskan ke Biro Hukum

11 jam yang lalu