Jamin Ginting Tegaskan, Tidak Semua Sumber Dana Jiwasraya dan Asabri Milik Negara

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 13 Juli 2021 18:18 WIB
Monitorindonesia.com - Pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan (UPH), Jamin Ginting angkat bicara terkait proses penegakan hukum kasus Jiwasraya-Asabri, termasuk penyitaan asetnya yang diduga serampangan. Dia menegaskan bahwa penyidik harusnya mencermati sumber dana dari Jiwasraya dan Asabri tersebut, apakah berasal dari keuangan negara atau berasal dari premi asuransi milik masyarakat. "Jadi penyidik Kejaksaan harus membaca Pasal 2 huruf h Undang-Undang Keuangan Negara (UUKN) secara proporsional, yakni berapa persentase yang termasuk kekayaan negara, kekayaan PT Jiwasraya, dan berapa persentase dana masyarakat," kata Jamin kepada wartawan di Jakarta, Selasa (13/7/2021) Oleh karenya itu, menurut dia, kurang pas dan kurang bijak jika Kejaksaan Agung (Kejagung) menyimpulkan dengan memukul rata bahwa seluruhnya adalah kekayaan negara. Mencermati sumber dana kasus ini tidaklah tepat menggunakan UU Tipikor dan UUKN, dan kurang tepat kasus ini dikategorikan sebagai peristiwa korupsi. "Apabila dianalisis lebih mendalam, kasus Jiwasraya-Asabri ini lebih tepat dari awal diproses dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, sehingga terlihat due process of law yang adil buat semua pihak," ujarnya. Jamin juga mengkritisi keputusan pemidanaan Gagal Bayar yang dijadikan alasan munculnya kasus pidana korupsi, termasuk penetapan nilai kerugian. Menurutnya, kasus tersebut problematik karena secara de facto saham-saham tersebut masih dimiliki oleh Jiwasraya, namun memang saat ini sedang mengalami penurunan nilai saham (impairment). "Akibatnya, penyitaan, pemblokiran dan kegagalan memverifikasi aset yang dilakukan Kejagung memberikan dampak sistemik para investor pasar modal dan konsumen bisnis asuransi," sebut dia. (Ery)

Topik:

Asabri jiwasraya Universitas Pelita Harapan

Berita Sebelumnya

Relawan JoMan Minta Presiden Tindak Tegas Elite yang Memetik Keuntungan dari Pandemi

Berita Selanjutnya

Penegakan Hukum dalam Kasus Asabri-Jiwasraya Jangan Dipolitisasi

Berita Terkait

Hukum
Proses pemasangan segel berupa stiker merah berukuran cukup besar tersebut juga didampingi oleh pihak dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, pada Rabu (8/10/2025) lalu.

Kejagung Segel Mall Tanjungpinang City Center, Kasus Apa?

12 Oktober 2025 00:37 WIB

Hukum
Ilsutrasi - ASABRI (Foto: Dok MI/Aan)

Eks Dirut Asabri akan PK ke MA: Bongkar Laporan Keuangan

5 Oktober 2025 01:30 WIB

Hukum
Mantan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan investasi di PT Asuransi Jiwasraya periode 2008-2018. Foto: Dok MI/Aan

Korupsi Jiwasraya, Mantan Dirjen Anggaran Kemenkeu Didakwa Rugikan Negara Rp 90 M

27 Agustus 2025 10:21 WIB

Ekonomi
OJK Bubarkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Pemberi Kerja Jiwasraya (Foto: Dok MI)

Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Pemberi Kerja Jiwasraya Resmi Dibubarkan OJK

16 Agustus 2025 08:23 WIB

Hukum
Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah (Foto: Dok MI/Net/Ist)

KPK Tengah Lidik Kasus Dugaan Korupsi Lelang Aset Jiwasraya Rp 9,7 T Seret Jampidsus Febrie Adriansyah

19 Juli 2025 20:24 WIB

Hukum
Direktur PT Milenium Capital Management, Fahyudi Daniatmadja (Foto: Dok PT Milenium Capital Management)

Kejagung Periksa Direktur PT Milenium Capital Management Fahyudi Daniatmadja di Korupsi Jiwasraya

22 April 2025 23:40 WIB