Pengadaan Benih Bawang Merah di NTT Berujung Rasuah, KPK Turun Tangan

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 27 Oktober 2021 11:56 WIB
Monitorindonesia.com - Pengadaan benih bawang merah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Malaka di Nusa Tenggara Timur (NTT) diduga berujung korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun turun tangan mengusut kasus itu dibantu oleh Polda NTT. "Alasan KPK melakukan supervisi perkara (benih bawang) tersebut yaitu pertama, menjadi perhatian masyarakat dengan banyaknya pengaduan masyarakat yang diterima KPK," ujar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar melalui keterangan tertulis, Rabu (27/10/2021). Lili mengatakan kasus korupsi benih bawang ini awalnya ditangani oleh Polda NTT. Namun, Lembaga Antikorupsi mengambil alih perkara itu karena adanya perintah penghentian kasus dari pengadilan pada 31 Agustus 2021. Polda NTT tak bisa berkutik lagi usai pengadilan bersabda. Oleh karenanya KPK langsung turun tangan setelah pengadilan memberikan putusan. Lili enggan memerinci tahapan perkara itu. Namun, menurutnya kasus itu perlu dilanjutkan karena telah merugikan negara miliaran rupiah. "Perkara sudah berjalan lebih dari satu tahun. Ketiga, P-19 sebanyak 7 kali. Dan keempat, kerugian negara sebesar Rp5,2 miliar," ujar Lili.

Topik:

KPK Lili Pintauli Siregar Korupsi benih bawang

Berita Sebelumnya

Babak Baru Korupsi Bansos, KPK Pelajari Laporan Masyarakat

Berita Selanjutnya

Tersangka Kasus Markup Harga Tanah SMKN 7 Tangsel

Berita Terkait

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

Akal Bulus Tersangka Korupsi JTTS Rp 205 Miliar

13 menit yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Bidik Modus Jual Beli Lahan di Korupsi JTTS Rp205 M

2 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK soal Gugatan Praperadilan Anggota DPRD Jatim di Kasus Dana Hibah: Kita Hormati

7 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Periksa Eks Dirjen Kemnaker Haiyani Rumondang: Dalami Aliran Dana ke Pihak PJK3

8 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kasubag Pengadaan Biro Umum Kementan Abdul Hafidh (Foto: Dok MI)

KPK dan PPATK Diminta Telusuri Aliran Dana TPPU SYL, Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Tersorot!

12 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi (Foto: Dok MI/Antara)

KPK Didesak Usut Temuan BPK Perdin Fiktif Bapanas Rp 5,03 Miliar

12 jam yang lalu