Suap Bupati Kolaka Timur, KPK Periksa Deputi BNPB

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 29 Oktober 2021 13:56 WIB
Monitorindonesia.com - Suap Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur terus ditelisik tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, Deputi bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah dijadwalkan jadi saksi dalam kasus tersebut. Jarwansyah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kolaka Timur tahun anggaran 2021. "Pemeriksaan (kasus Kolaka Timur) dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada Kav-4, Setiabudi, Jakarta Selatan," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (29/10/2021). Dalam perkara ini, KPK menetapkan Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur Anzarullah bersama sebagai tersangka pada Rabu (22/9/2021). Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan, pada bulan Maret hingga Agustus 2021, Andi Merya dan Anzarullah menyusun proposal dana hibah BNPB berupa dana rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) serta dana siap pakai (DSP). Awal September 2021, Andi Merya dan Anzarullah datang ke BNPB Pusat di Jakarta untuk menyampaikan paparan terkait dengan pengajuan dana hibah logistik dan peralatan. Dalam hal ini Pemkab Kolaka Timur memperoleh dana hibah BNPB, yaitu hibah relokasi dan rekonstruksi senilai Rp26,9 miliar dan hibah dana siap pakai senilai Rp12,1 miliar. Tindak lanjut atas pemaparan tersebut, Anzarullah kemudian meminta Andi Merya agar beberapa proyek pekerjaan fisik yang bersumber dari dana hibah BNPB tersebut nantinya dilaksanakan oleh orang-orang kepercayaan Anzarullah dan pihak-pihak lain yang membantu mengurus agar dana hibah tersebut cair ke Pemkab Kolaka Timur. Adapun khusus untuk paket belanja jasa konsultansi perencanaan pekerjaan jembatan dua unit di Kecamatan Ueesi senilai Rp714 juta dan belanja jasa konsultansi perencanaan pembangunan 100 unit rumah di Kecamatan Uluiwoi senilai Rp175 juta akan dikerjakan oleh Anzarullah. Andi Merya menyetujui permintaan Anzarullah tersebut dan sepakat akan memberikan fee kepada Andi Merya sebesar 30 persen. Selanjutnya, Andi Merya memerintahkan Anzarullah untuk berkoordinasi langsung dengan Dewa Made Ratmawan selaku Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) agar memproses pekerjaan perencanaan lelang konsultan dan mengunggahnya ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sehingga perusahaan milik Anzarullah dan/atau grup Anzarullah dimenangkan serta ditunjuk menjadi konsultan perencana pekerjaan dua proyek itu. KPK menduga, Andi Merya meminta uang Rp250 juta atas dua proyek pekerjaan yang akan didapatkan Anzarullah tersebut. Anzarullah telah menyerahkan uang Rp25 juta terlebih dahulu kepada Andi Merya, dan sisanya Rp225 juta disepakati akan diserahkan di rumah pribadi Andi Merya di Kendari. Adapun sisa uang Rp225 juta tersebut diamankan KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Andi Merya dan kawan-kawan di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, pada Selasa (21/9/2021).

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Korupsi Tanah Munjul, KPK Telisik Keterlibatan Boy Sadikin dan 6 Legislator DKI

Berita Selanjutnya

Langkah Tegas Kapolri akan Menghukum Anak Buahnya yang Arogan Didukung KMI

Berita Terkait

Ekonomi
Bank Mandiri (Foto: Ist)

Bank Mandiri Salurkan Kredit Rp412 Triliun untuk Dukung Proyek Infrastruktur

55 menit yang lalu

Hukum
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Repro]

Dasco Usul Buat Aplikasi Pantau Reses Anggota DPR

1 jam yang lalu

Nasional
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) (Foto: Istimewa)

Kata Jokowi soal Sosok "Mr J" Jadi Ketua Dewan Pembina PSI: Tanyakan ke Ketum

1 jam yang lalu

Olahraga
Atlet Israel (Foto: Ist)

Israel Gugat Indonesia usai Atletnya Ditolak Tampil di Kejuaraan Senam Dunia

1 jam yang lalu

Politik
Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Catatan 1 Tahun Pemerintahan Prabowo: Kabinet Gemuk Namun Minim Hasil Kerjanya

1 jam yang lalu

Hukum
Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat Manaor Panggabean menyampaikan paparan strategis dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR-RI. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR-RI, Siti Hediati ini guna membahas isu aktual dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2026.

Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Disebut Terseret di Kasus SYL, Kepala Barantin Teruskan ke Biro Hukum

1 jam yang lalu