Tak Ingin Ada Korupsi, KPK Bakal Awasi Industri Nikel

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 10 November 2021 09:25 WIB
Monitorindonesia.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak ingin industri pertambangan nikel di Indonesia menjadi ladang rasuah. Lembaga Antikorupsi menyebut potensi tindakan rasuah di industri pertambangan nikel sangat besar. Oleh karena itu, potensi korupsi di sektor ini akan diawasi ketat oleh mereka. "(Soal korupsi) Ini fakta. Kita pahamlah semuanya," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melalui keterangan tertulis, Rabu(10/11/2021). Alex mengatakan industri nikel merupakan harapan Indonesia untuk mengembangkan pendapatan negara. KPK tidak mau harapan bangsa dirusak dengan korupsi yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan sendiri. "Sepanjang kehadiran KPK dapat membuat pihak-pihak yang sering melakukan intervensi dapat merasa gentar," tegas Alex. Masyarakat dan aparat penegak hukum lain diharap memasang mata dengan industri tambang nikel. Jika ada yang tidak beres, masyarakat diminta untuk melapor ke KPK atau pihak berwajib lainnya. Aparat penegak hukum lainnya juga diminta tidak menerima suap untuk melemahkan pengawasan industri nikel. Tindakan itu diyakini KPK hanya menjadi pengkhianatan untuk negara. "Ketika staf, petugas atau APH menerima sesuatu supaya pengawasannya lemah, enggak jalan. Menerima sesuatu itu gratifikasi. Apalagi dia menerima sesuatu disertai melakukan penyimpangan, jelas itu penyalahgunaan kewenangan," tegas Alex. Penerimaan suap untuk pengawasan industri nikel juga menyengsarakan rakyat. Aparat penegak hukum malah bikin rakyat sudah jika menerima duit yang sedikit untuk melancarkan industri tambang nikel yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. "Dalam banyak kasus masyarakat yang tinggal di sekitar tambang eksplorasi selalu hidup dalam kemiskinan. Kami mendorong keprihatinan ini untuk dapat kita carikan solusi bersama," tukas Alex.

Topik:

KPK Korupsi alexander marwata Industri Nikel Tambang

Berita Sebelumnya

Gugatan AD/ART Partai Demokrat oleh Kubu Moeldoko Ditolak MA

Berita Selanjutnya

KPK Bakal Garap Saksi Kasus Korupsi Formula E

Berita Terkait

Hukum
Mantan Ketua Koperasi Amphuri Bangkit Melayani, Joko Asmoro, usai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024, Selasa (14/10/2025)

Eks Ketua Koperasi Amphuri Ngaku Tak Tahu Pembagian Kuota Haji 2024 juga Tak Kenal Yaqut

1 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Sita 18 Bidang Tanah Terkait Kasus Pemerasan RPTKA di Kemnaker

1 jam yang lalu

Hukum
Arie Prabowo Ariotedjo (Foto: Istimewa)

Mengapa Ayah Eks Menpora Dito Terseret Dugaan Korupsi Anoda Logam dengan Antam?

2 jam yang lalu

Hukum
Direktur Utama (Dirut) PT Loco Montrado (LM), Siman Bahar alias Bing Kin Phin (Foto: Istimewa)

Perusahaan Milik Siman Bahar jadi Tersangka Korporasi Korupsi Anoda Logam dengan Antam

2 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Ternyata Sudah Periksa Eks Dirut Antam Arie Prabowo terkait Kasus Anoda Logam

4 jam yang lalu

Hukum
PT Aneka Tambang (Antam) (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Ulik Pejabat Antam soal Kerja Sama Anoda Logam

6 jam yang lalu