Jaksa Agung Bentuk Tim Khusus Penuntasan Perkara HAM Berat

mbahdot

Diperbarui 21 November 2021 16:34 WIB

Jaksa Agung Bentuk Tim Khusus Penuntasan Perkara HAM Berat

Monitorindonesia.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin membentuk tim khusus penuntasan perkara HAM berat setelah sebelumnya menginstruksikan Jampidsus untuk melakukan terobosan penuntasan perkara. Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Leonard Simanjuntak mengatakan, pembentukan tim khusus merupakan wujud komitmen Jaksa Agung dalam penuntasan perkara HAM berat. Tim khusus dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 263 tahun 2020. “Jaksa Agung selaku penyidik pelanggaran HAM berat berkomitmen menuntaskan kasus-kasus HAM ini,” kata Leo, Minggu (21/11/2021). Leo mengungkapkan, terdapat 13 berkas perkara penyelidikan HAM berat dari Komnasham yang dinyatakan belum lengkap secara formil dan materiil oleh Jaksa Agung. Perkara-perkara tersebut terbagi atas sembilan peristiwa HAM pada masa lalu dan empat yang terjadi pada masa kini. Perkara HAM berat masa lalu terjadi pada rentang waktu 1965 hingga 1998 mencakup tragedi 1965, penembakan misterius, penghilangan orang paksa 1997, kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II hingga pembunuhan dukun santet dan orang gila di Banyuwangi tahun 1998. Sedangkan peristiwa HAM berat masa kini dimulai dari peristiwa jamboe keupok 2003, peristiwa Wasior, Wamena hingga peristiwa Paniai tahun 2014. “Hasil penyelidikan Komnasham belum lengkap karena petunjuk Jaksa Agung selaku penyidik belum terpenuhi,” ujar Leo. Jaksa Agung, ujar Kapuspenkum, berhati-hati dalam menyelesaikan perkara HAM. Apalagi secara empiris, Kejaksaan pernah kalah dalam mengadili perkara HAM Timor Timur, Tanjung Priok dan Abepura karena pengadilan memvonis bebas seluruh terdakwa. Dalam penyelesaian 13 perkara HAM dari komnas, lanjut Leo, selain membentuk tim khusus Jaksa Agung terus berkoordinasi dengan Komnasham. Sementara progres penyelesaian di bawah koordinasi Menko Polhukam. “Kemenko Polhukam berupaya menemukan jalan alternatif terbaik khususnya dalam pemenuhan hak korban. Maka itu dibutuhkan terobosan yuridis terbaik dengan mendengarkan pendapat ahli hukum dengan menggelar diskusi maupun seminar,” kata Kapuspenkum. Burhanuddin telah menginstruksikan Jampidsus Ali Mukartono untuk diminta menyusun langkah-langkah strategis menyelesaikan penanganan kasus HAM. Langkah strategis termasuk terobosan hukum mengatasi kebuntuan dalam penuntasan perkara HAM. "Jaksa Agung mengharapkan dalam waktu dekat Jampidsus dapat mengambil langkah yang tepat dan terukur terkait penanganan beberapa dugaan pelanggaran HAM yang berat," ungkap Leo.

Topik:

Jaksa Agung Menko Polhukam pelanggaran ham berat komnasham tim khusus

Jaksa Agung Bentuk Tim Khusus Penuntasan Perkara HAM Berat

Berita Sebelumnya

Korupsi LPEI Mandek, Kejagung Belum Mampu Tetapkan Tersangka Maling Uang Negara Rp4,7 T

Berita Selanjutnya

Lelang Aset Hasil Korupsi Jiwasraya Dilakukan Bertahap

Berita Terkait

Negara Tak Boleh Kalah! Tangkap Silfester Matutina atau Copot Jaksa Agung?

Budi Gunawan Minta Jaksa Agung Jemput Paksa Jokowi: HOAKS!

IPO: Reshuffle Kabinet Prabowo untuk Redam Tekanan Publik Pasca Demonstrasi

Jaksa Agung Perintahkan Eksekusi Silfester Matutina, Mahfud MD: Jika Lari Minta Tim Tabur untuk Memburu

Silfester Matutina Tak Kunjung di Eksekusi ke Balik Jeruji Besi, Jaksa Agung: Kita Sedang Cari

Jaksa Agung Tekankan Penegakan Hukum Berkeadilan sebagai Makna Sejati Kemerdekaan

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K