Rawan Terjadi Korupsi, KPK Soroti Pengadaan Barang dan Jasa di Bengkulu

wisnu
wisnu
Diperbarui 27 Maret 2022 10:23 WIB
Monitorindonesia.com - Komisi Pemberantasan Korupsi soroti pengadaan barang dan jasa di wilayah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. Pasalnya, sektor ini rawan terjadi kasus korupsi. Terlebih, ada beberapa hal yang menjadi perhatian atau atensi KPK di Provinsi Bengkulu ini. "Perhatian KPK itu adalah terkait transparansi pengadaan barang dan jasa di setiap organisasi perangkat daerah (OPD)," kata Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah I KPK RI Maruli Tua, Ahad (27/3). Dia pun berharap, agar setiap OPD sesegera mengumumkan rencana umum pengadaan di SiRUP. Termasuk, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) telah disahkan, hendaknya langsung ditayangkan di RUP. Pasalnya, lanjut dia, hingga saat ini masih ada beberapa OPD di lingkungan Pemprov Bengkulu yang belum mengumumkan RUP di SiRUP. Sementara, Inspektur Inspektorat Provinsi Bengkulu Heru Susanto mengatakan bahwa OPD yang menjadi perhatian KPK di Provinsi Bengkulu ada tiga. Ketiganya yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). MenurutHeru, ketiga OPD tersebut bukan belum menginput atau mengumumkan SiRUP, tetapi belum menyelesaikan hingga 100 persen. "Saya minta setiap OPD segera menginput SiRUP supaya tercapai 100 persen dan tidak boleh lebih dari 100 persen," ungkapnya.

Topik:

KPK Bengkulu barang dan jasa

Berita Sebelumnya

Uang Palsu Beredar di Penjaringan Jakut, Polisi Ciduk 2 Pelaku

Berita Selanjutnya

Ditolak Polda Metro, Kompolnas Ajari Haris Azhar Cs Cara Bikin Laporan

Berita Terkait

Hukum
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok/MI)

KPK Ungkap Alasan Belum Tetapkan Tersangka di Kasus Korupsi Kuota Haji

2 jam yang lalu

Nasional
Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar (Foto: Dok MI)

Komisi XII Desak Tindak Tegas Tambang Emas Ilegal oleh WNA China di Lombok

3 jam yang lalu

Hukum
Juru Kampanye Jaringan Tambang (JATAM), Alfarhat Kasman (Foto: Dok MI/Pribadi)

Data Izin Tambang Berbeda, JATAM Bongkar Mufakat Jahat ESDM dan KKP!

4 jam yang lalu

Hukum
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman (Foto: Dok MI/Pribadi)

MAKI ke KPK: Duduk di Belakang Meja Nunggu Laporan Korupsi Kereta Cepat

4 jam yang lalu

Hukum
Mantan Dirut Taspen, Antonius Kosasih (Foto: Ist)

KPK Panggil Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih Terkait Kasus Investasi Fiktif

5 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

KPK Periksa Ibrani Fraetzal Planner Officer PT Dosni Roha Logistik soal Harga Dasar Penyaluran Bansos Beras

6 jam yang lalu