Kejagung Periksa 7 Saksi Kasus Dugaan Korupsi CPO

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 4 Juni 2022 05:30 WIB
Jakarta, MI - Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tujuh saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya periode Januari 2021 sampai dengan Maret 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa pemeriksaan saksi untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan. Penyidik menargetkan akhir Juni berkas perkara CPO dilimpahkan Tahap I. Saksi yang diperiksa adalah Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia berinisial CS, kemudian Analis Perdagangan Ahli Madya berinisial R dan Staf Research and Advisory Indonesia berinisial SPI. "Selain mereka, saksi SH selaku Kepala Biro Hukum pada Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI," kata Ketut, Jumat (3/6). Adapun SH sudah yang kedua kali diperiksa sebagai saksi. Sebelumnya, pada hari Selasa (31/5), SH juga diperiksa bersama dua saksi lainnya. Saksi berikutnya yang diperiksa pada hari Jumat adalah Staf Research and Advisor berinisial S, Fasilitator Perdagangan dan Staf Pemroses pada Bisnis dan System Single Submission Perizinan Ekspor di Kementerian Perdagangan berinisial P, dan Fasilitator Perdagangan Umum di Kementerian Perdagangan berinisial SMI. Kejagung menetapkan lima orang tersangka dalam perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk minyak goreng, yang terjadi pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022. Kelima tersangka adalah Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan. Empat lainnya dari pihak swasta, yakni Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA. Berikutnya Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas dan pendiri dan penasihat kebijakan/analisa PT Independent Research & Advisodry Indonesia Lin Che Wei. Akibat perbuatan para tersangka, menimbulkan kerugian perekonomian negara, yaitu kemahalan serta kelangkaan minyak goreng sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan minyak goreng dan menyulitkan kehidupan rakyat. [Ode]

Topik:

korupsi cpo

Berita Sebelumnya

Polda Metro Jaya Sebut Kegiatan Kelompok Khilafatul Muslimin Langgar Hukum

Berita Selanjutnya

Ratusan Advokat Seluruh Indonesia Bakal Hadiri Rakernas III Peradi SAI di Bali

Berita Terkait

Hukum
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok MI)

Korupsi Migor Seret Airlangga, Prabowo: Serakahnomics!

15 Agustus 2025 12:37 WIB

Monitor Hukum
Tumpukan uang triliun pecahan Rp 100 ribu yang ditampilkan dalam jumpa pers Kejagung tentang pengembalian uang korupsi sebesar Rp 11,8 triliun dari perusahaan sawit Wilmar Grup (Foto: Dok MI/Aswan/Istimewa)

Wilmar Group: Usai Kasus CPO, Terbitlah Beras Oplosan!

24 Juli 2025 18:41 WIB

Hukum
Ilustrasi - Wilmar Group (Foto: Dok MI/Aswan)

Wilmar Group 'Alumni' Kasus CPO Diduga Terlibat Kasus Beras Oplosan Rp 99 T, Izin Usahanya Kudu Dicabut!

11 Juli 2025 15:16 WIB

Hukum
7 tersangka suap dan gratifikasi vonis lepas perkara korupsi korporasi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng (Foto: Kolase MI)

Dugaan Suap Hakim Rp 60 M Masuk Memori Kasasi Korupsi CPO

2 Juli 2025 22:17 WIB

Hukum
Kejagung menyita uang senilai Rp1,3 triliun dalam kasus korupsi persetujuan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya. (Foto: Ist)

Kejagung Kembali Sita Uang Rp 1,3 Triliun Dalam Kasus Korupsi Ekspor CPO

2 Juli 2025 15:55 WIB

Hukum
Kejaksaan Agung (Foto: Dok MI/Aswan/Istimewa)

Kejagung Periksa Pengelola Money Changer Gandaria Sukses Mandiri, Money Changer Oriental Pasific dan Kenangan Exchange soal Suap Vonis Lepas CPO

20 Mei 2025 18:47 WIB