Kejagung Periksa 7 Saksi Kasus Dugaan Korupsi CPO

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 4 Juni 2022 05:30 WIB
Jakarta, MI - Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tujuh saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya periode Januari 2021 sampai dengan Maret 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa pemeriksaan saksi untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan. Penyidik menargetkan akhir Juni berkas perkara CPO dilimpahkan Tahap I. Saksi yang diperiksa adalah Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia berinisial CS, kemudian Analis Perdagangan Ahli Madya berinisial R dan Staf Research and Advisory Indonesia berinisial SPI. "Selain mereka, saksi SH selaku Kepala Biro Hukum pada Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI," kata Ketut, Jumat (3/6). Adapun SH sudah yang kedua kali diperiksa sebagai saksi. Sebelumnya, pada hari Selasa (31/5), SH juga diperiksa bersama dua saksi lainnya. Saksi berikutnya yang diperiksa pada hari Jumat adalah Staf Research and Advisor berinisial S, Fasilitator Perdagangan dan Staf Pemroses pada Bisnis dan System Single Submission Perizinan Ekspor di Kementerian Perdagangan berinisial P, dan Fasilitator Perdagangan Umum di Kementerian Perdagangan berinisial SMI. Kejagung menetapkan lima orang tersangka dalam perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk minyak goreng, yang terjadi pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022. Kelima tersangka adalah Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan. Empat lainnya dari pihak swasta, yakni Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA. Berikutnya Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas dan pendiri dan penasihat kebijakan/analisa PT Independent Research & Advisodry Indonesia Lin Che Wei. Akibat perbuatan para tersangka, menimbulkan kerugian perekonomian negara, yaitu kemahalan serta kelangkaan minyak goreng sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan minyak goreng dan menyulitkan kehidupan rakyat. [Ode]

Topik:

korupsi cpo

Berita Sebelumnya

Polda Metro Jaya Sebut Kegiatan Kelompok Khilafatul Muslimin Langgar Hukum

Berita Selanjutnya

Ratusan Advokat Seluruh Indonesia Bakal Hadiri Rakernas III Peradi SAI di Bali

Berita Terkait

Hukum
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna (Foto: Dok MI/Istimewa)

Usut Korupsi POME Bea Cukai, Kejagung Periksa Direktur PT Abadi Energi Nabati "HI"

28 November 2025 02:00 WIB

Hukum
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna (Foto: Dok MI/Istimewa)

Kejagung Ancam Sita Aset Musim Mas dan Permata Hijau Group

5 November 2025 18:50 WIB

Hukum
Mantan panitera muda perdata Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara Wahyu Gunawan (Foto: Dok MI)

Jaksa Tuntut Eks Panitera PN Jakut Wahyu Gunawan 12 Tahun Penjara

29 Oktober 2025 14:42 WIB

Hukum
Jaksa penuntut umum menuntut tiga hakim terdakwa kasus suap vonis lepas perkara minyak goreng (migor) dijatuhi hukuman penjara. Jaksa menyakini para terdakwa bersalah menerima suap untuk menjatuhkan vonis lepas tersebut., Rabu (29/10/2025).

Hakim Djuyamto, Agam dan Ali Dituntut 12 Tahun Penjara

29 Oktober 2025 14:32 WIB

Hukum
Mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta (Foto: Dok MI)

Mantan Ketua PN Jaksel Arif Nuryanta Dituntut 15 Tahun Bui

29 Oktober 2025 14:04 WIB

Hukum
Bea Cukai Pusat (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Tak hanya Kantor Pusat Ditjen Bea Cukai, Kejagung Juga Geledah BLBC Surabaya hingga Medan

24 Oktober 2025 21:03 WIB