Awasi Dana Desa, Kejagung dan Kemendes PDTT Bentuk Tim Terpadu

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 14 Juni 2022 14:05 WIB
Jakarta, MI - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) membentuk Tim Asistensi Gabungan untuk mengawasi penggunaan dana desa. Pembentukan Tim Asistensi Gabungan itu dibahas dalam pertemuan antara Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar di Gedung Kartika Adhyaksa, Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (14/6). "Harapannya, tim ini bekerja efektif untuk mengevaluasi pengelolaan dana desa, sehingga ke depan penggunaan dana desa bisa lebih efisien, tepat guna, dan akuntabel penggunaan dana desa dimaksud," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana. Dalam pertemuan tersebut, kata Ketut, Abdul Halim Iskandar menyampaikan Kemendes PDTT memiliki anggaran untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD). Kemendes PDTT juga mengelola dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Program PNPM-MPD, yang dimulai sejak 1998 hingga kini, telah menyasar 5.300 kecamatan, 404 kabupaten dan kota, dan 33 provinsi dengan pengelolaan dana sekitar Rp13 triliun, yang modal awalnya kurang lebih Rp3 triliun. Dalam pelaksanaan program tersebut, lanjut Ketut, banyak terdapat permasalahan di lapangan terkait legalitas lembaga yang dibentuk, struktur organisasi pengelola dana, termasuk pengelolaan keuangan, karena ketidaktahuan lebih banyak. "Mendes berharap Kejaksaan Agung dengan jajarannya dapat membantu kegiatan dimaksud," katanya. Sementara itu, dalam pertemuan tersebut, Jaksa Agung Sanitiar menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan kerja sama yang telah terjalin selama ini dengan Kemendes PDTT. Sebagai mitra desa, Kejagung memiliki "Program Jaga Desa" yang bertujuan untuk melakukan asistensi, bimbingan, dan penyuluhan hukum terhadap aparatur desa dan masyarakat, sehingga mereka mendapat pemahaman dan pengetahuan tentang tata kelola dana desa. "Program ini diharapkan tidak ada lagi kepala desa terjerat masalah hukum dan tentu kami tidak ingin hal tersebut terjadi. Hal tersebut merupakan solusi preventif untuk meminimalkan terjadi penyimpangan pengelolaan atau penggunaan dana desa," jelasnya. Oleh karena itu, pembentukan Tim Asistensi Gabungan Kemendes PDTT dan Kejagung itu bertujuan untuk mewujudkan ketahanan ekonomi nasional melalui desa sebagai benteng pertahanan utama dalam menggulirkan ekonomi kerakyatan. "Begitu juga untuk mewujudkan Indonesia Bersih, desa juga menjadi teladan karena yang paling dekat dengan masyarakat," ujarnya.

Topik:

dana desa

Berita Sebelumnya

Satresnarkoba Polrestro Jakbar Sita Ratusan Kilogram Daun Ganja

Berita Selanjutnya

KPK Panggil Wabup Bogor Iwan Setiawan dalam Kasus Ade Yasin

Berita Terkait

Politik
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro

Fauzi Amro Sebut Masih Ada Kepala Desa Yang Diintimidasi APH Terkait Dana Desa

10 Juli 2025 06:40 WIB

Hukum
Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia Reda Manthovani saat menyaksikan penandatangan nota kesepahaman bersama antara pemkab, pemkot dengan Kepala Kejari se-Kepulauan Babel di Pangkalpinang, Kamis (3/7/2025)

Kejagung Sebut 275 Kades Terjerat Kasus Dana Desa

4 Juli 2025 00:57 WIB

Hukum
Jaksa Muda di Kejaksaan Negeri Simalungun, Reynanda Primta Ginting (26) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Jaksa Reynanda Primta Tewas saat Kejar Kades Tersangka Korupsi, Begini Kronologinya

3 Juli 2025 21:03 WIB

Hukum
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (Foto: Dok MI)

Dana Desa Dipakai untuk Judol Diadukan ke KPK

11 Maret 2025 17:41 WIB

Hukum
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar (Foto: Dok MI)

Kejagung Tindak Lanjuti Laporan PPATK soal Kasus Dana Desa untuk Judi Online

20 Januari 2025 18:46 WIB

Ekonomi
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI)

Siapa Oknum Kades Pakai Dana Desa untuk Judol? Ini Kata PPATK

20 Januari 2025 15:04 WIB