Kupas Kembali Megakorupsi BLBI, SDR: Bebani Rakyat dan Penuh Tipu Muslihat

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 5 Juli 2022 23:02 WIB
Jakarta, MI - Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto mengupas kembali soal megakorupsi BLBI yang membebani rakyat Indonesia. Setiap tahun APBN harus membayar bunga obligasi rekap sedikitnya 60 triliun rupiah hingga surat utang itu jatuh tempo pada 2043 (setelah diperpanjang 10 tahun). “Penuntasan skandal BLBI akan menjadi titik balik yang sangat menentukan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Utang BLBI merupakan biang membengkaknya utang negara hingga empat kali lipat sejak 1998 menjadi 2.000 triliun rupiah," jelas Hari, Selasa (5/7). Hari Purwanto mengatakan bahwa aset negara telah dirampok akibat kasus megakorupsi BLBI ini. Berdasarkan penelitiannya, SKL berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2002 sangat kontroversial karena hasil penjualan aset-aset milik para obligor BLBI itu belum menutupi jumlah utang BLBI. “Perilaku para obligor BLBI ini penuh tipu muslihat. Mereka mengaku tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya mengembalikan BLBI dan bersedia menyerahkan asetnya kepada negara melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Namun, saat aset-aset itu dilelang BPPN dengan harga sangat murah, aset-aset yang dilelang oleh BPPN itu kemudian dibeli kembali oleh para obligor pengemplang BLBI melalui perusahaan milik mereka yang berdomisili dan beroperasi di luar negeri. Parah!” kecam Hari. Hari menjelaskan bahwa aset tetap dikuasai para obligor, sementara mereka sudah dinyatakan bebas dari kewajiban mengembalikan utang BLBI. Baginya, pemerintah punya kewajiban menuntaskan persoalan BLBI. “Sedangkan masalah BLBI ini diwariskan dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, dan tidak kunjung usai. Saat ini ujung tombak pelaksanaan tugas itu ada di Satgas BLBI. Pengembalian aset BLBI harus terus dilakukan. Mengingat aset negara itu bagian dari harta rakyat Indonesia yang harus dikembalikan. Jangan rakyat yang dijadikan beban lewat pajak untuk mencicil utang 48 Obligor BLBI setiap tahun dari APBN yang semestinya uang Rp 60 triliun dapat digunakan untuk menambah anggaran pendidikan dan kesehatan.” pungkasnya.

Topik:

BLBI

Berita Sebelumnya

Doni Salmanan Jadi Penghuni Rutan Kelas I Kebonwaru Kota Bandung

Berita Selanjutnya

Mayor dr Beni Arjihans Tewas Ditikam Anak Buahnya Sendiri, Berikut Kronologinya

Berita Terkait

Nasional
Lahan Sitaan BLBI akan Dibangun Rumah Subsidi (Foto: Ist)

Lahan Sitaan BLBI akan Disulap jadi Rumah Subsidi

25 September 2025 12:40 WIB

Ekonomi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok MI)

Menkeu Purbaya Sindir Satgas BLBI: Banyak Janji, Hasil Tak Optimal

20 September 2025 18:03 WIB

Hukum
Menara BCA (Foto: Dok MI)

Babak Baru Dugaan Skandal BLBI-BCA Seret Djarum Group

11 September 2025 14:33 WIB

Ekonomi
Skandal BLBI-BCA kembali mencuat, menyisakan banyak pertanyaan. Salah satunya terkait dugaan manipulasi harga saat Djarum Group mengakuisisi 51 persen saham BCA, yang disebut-sebut dibeli jauh di bawah nilai sebenarnya. Gedung PT Bank Central Asia (BCA) Tbk. Foto: Dok MI/Aan

Ekonom Dorong Audit Investigasi Dugaan Patgulipat Pengambilalihan BCA oleh Djarum Group

27 Agustus 2025 09:17 WIB

Ekonomi
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan (Foto: Ist)

Dugaan Akuisisi Murah 51% Saham BCA, PEPS: Harus Dicari Tahu Aktornya

27 Agustus 2025 08:42 WIB

Ekonomi
Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani (Foto: Istimewa)

Isu Akuisisi Mayoritas Saham BCA Menggema, Ini Respons Danantara

21 Agustus 2025 16:34 WIB