Tak Kooperatif! KPK Jemput Paksa Mardani Maming

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 25 Juli 2022 13:35 WIB
Jakarta, MI - Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri membenarkan pihaknya melakukan penggeledahan dalam rangka menjemput paksa tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait izin usaha pertambangan (IUP) Mardani Maming karena tidak kooperatif. Hal itu telah diatur dalam Pasal 1 Angka 17 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). "Benar, hari ini tim penyidik melakukan penggeledahan di salah satu apartemen di Jakarta dalam rangka jemput paksa tersangka dugaan korupsi izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu Kalsel," ujar Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri, Senin (25/7). KPK, jelas Ali, juga telah berkirim surat panggilan kedua kepada Maming untuk hadir pada pemeriksaan tanggal 21 Juli 2022. Namun, yang bersangkutan tidak kooperatif dengan mangkir dari panggilan. Kemudian, kata Ali, tak ada dasar hukum apa pun yang menyatakan praperadilan dapat menghentikan proses penyidikan. Mardani Maming sebelumnya, telah mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan agar lolos dari proses hukum di KPK. Melalui kuasa hukumnya, Maming menegaskan tidak akan memenuhi panggilan penyidik KPK sebelum putusan Praperadilan dibacakan pada Rabu (27/7) mendatang. "Proses Praperadilan hanya untuk menguji syarat formil keabsahan bukan untuk menguji substansi penyidikan dan tentu kami hargai proses dimaksud," ucap Ali. "KPK pastikan dalam setiap penyelesaian perkara yang ditanganinya tetap patuh pada ketentuan dan proses hukum yang berlaku," sambungnya. Dalam kasus ini, Mardani Maming diproses hukum KPK lantaran diduga telah menerima Rp104 miliar terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Hal itu menjadi bukti permulaan penyelidikan KPK hingga menetapkan Maming sebagai tersangka. Maming yang merupakan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu periode 2010-2018 disebut menerima uang dimaksud dalam rentang waktu 2014-2021. [Amin]

Topik:

KPK Mardani Maming

Berita Sebelumnya

Desakan Penonaktifan Kapolda Metro Jaya, Pengamat: Kapolri Belum Memiliki Alasan Menonaktifkan Fadil, Kecuali...

Berita Selanjutnya

Densus 88 Tangkap 17 Terduga Teroris di Tiga Provinsi

Berita Terkait

Hukum
Joko Widodo alias Jokowi (Foto: Istimewa)

Korupsi Whoosh Gampang Diungkap! Eks Penyidik KPK: Periksa Saja yang Menyetujui!

13 jam yang lalu

Monitor Hukum
PT Perumahan Pembangunan (PP) (Foto: Istimewa/Net)

Tersangka Dugaan Korupsi PT PP "DM dan HNN" Melenggang Bebas: KPK Jangan Merusak Kepercayaan Publik!

18 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Ternyata Sudah Periksa Saroni, Ini Kasusnya

20 jam yang lalu

Hukum
Selain tanah dan bangunan 2 lantai, KPK turut menyita 13 pipa milik PT BIG yang dijadikan agunan atas perjanjian jual beli gas di kasus ini. Pipa yang disita itu sepanjang 7,6 kilometer (Foto: Dok MI/KPK)

Wow! Pipa Sepanjang 7,6 Km di Anak Perusahaan AMG Group Disita KPK

21 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Soal Peluang Panggil Pihak KCIC terkait Dugaan Mark Up Whoosh

22 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI)

Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa Abid Rauf dari PT Batemuri Tours

31 Oktober 2025 04:00 WIB