Anggaran Capai Rp 1, 03 T, Gas Air Mata yang Digunakan Kok Kedaluwarsa? KP3-I: KPK Jangan Tutup Mata!

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 11 Oktober 2022 13:43 WIB
Jakarta, MI - Direktur Eksekutif Komisi Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I), Tomu Pasaribu meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan menutup mata dan menganggap sepele dengan pengadaan gas air mata ditubuh Polri, mulai tahun 2014 sampai tahun 2022 yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 1, 03 Triliun. Faktanya, tegas Tom, Polisi menggunakan gas air mata kedaluwarsa, yang mengakibatkan ratusan rakyat meninggal dan ratusan luka-luka. "KPK harus responsif dalam kasus ini segera melakukan penyelidikan tanpa ada laporan dari masyarakat. Jangan sampai ada korban berikutnya karena gas air mata kadaluarsa," kata Tom kepada Monitor Indonesia, Selasa (11/10). Sudah sangat jelas ditemukan bukti di lapangan gas air mata yang digunakan Polisi keluaran tahun 2016, yang masa kadaluarsanya tahun 2019, dalam tragedi Kanjuruhan. Dengan demikian, lanjut Tom, KPK sudah memiliki pintu masuk untuk melakukan penyelidikan terhadap pengadaannya yang menghabiskan uang rakyat sebesar Rp 1,03 triliun. "Jangan-jangan amunisi gas air mata yang dimiliki Polri saat ini lebih banyak yang kadaluarsa, daripada yang layak pakai," ungkapnya. Sebab, tambah dia, tidak tertutup kemungkinan anggaran sebesar Rp 1,03 triliun tersebut tidak digunakan seluruhnya untuk pembelian gas air mata, kalau dilihat dari beberapa kasus penggunaan gas air mata kadaluarsa yang dilakukan Polisi. "Atas sikap responsif KPK terhadap kasus ini maka dapat mencegah penggunaan gas air mata kadaluarsa," tutupnya. [Aan]

Topik:

KPK Gas Air Mata Tragedi Kanjuruhan Anggran Rp1 03 Triliun KP3-I

Berita Sebelumnya

Sidang Gugatan AKMP di PN Jakarta Pusat: Sime Darby Plantation Mangkir Tanpa Alasan

Berita Selanjutnya

Dugaan Tipu Muslihat, Pengamat Hukum ini Pertanyakan Keabsahan Akta Perjanjian dan Akta Notaris Dimata Hukum

Berita Terkait

Hukum
Joko Widodo bersama Luhut Binsar Pandjaitan dan Menhub Budi Karya saat meninjau proyek Kereta Cepat Whoosh (Foto: Istimewa)

KPK Mau Bongkar Kasus Kereta Cepat, Kader PKB: Sok Berani, Mending Diam Saja, Jangan Bikin Publik Makin Benci Kalian

57 menit yang lalu

Hukum
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas (kiri) dan SK tentang kuota haji 2024 (kanan) (Foto: Kolase MI/Diolah)

Yang Punya Hak Diskresi akan Tersangka Korupsi Kuota Haji Rp 1 T, Siapakah Dia?

1 jam yang lalu

Hukum
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok/MI)

KPK Ungkap Alasan Belum Tetapkan Tersangka di Kasus Korupsi Kuota Haji

7 jam yang lalu

Nasional
Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar (Foto: Dok MI)

Komisi XII Desak Tindak Tegas Tambang Emas Ilegal oleh WNA China di Lombok

8 jam yang lalu

Hukum
Juru Kampanye Jaringan Tambang (JATAM), Alfarhat Kasman (Foto: Dok MI/Pribadi)

Data Izin Tambang Berbeda, JATAM Bongkar Mufakat Jahat ESDM dan KKP!

9 jam yang lalu

Hukum
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman (Foto: Dok MI/Pribadi)

MAKI ke KPK: Duduk di Belakang Meja Nunggu Laporan Korupsi Kereta Cepat

9 jam yang lalu