Pejabat Pemprov Malut yang Rusak HP Wartawan Dapat Dipidana Penjara 2 Tahun!

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 2 Maret 2023 21:24 WIB
Sofifi, MI - Salah satu pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara diduga merusak alat kerja berupa telfon genggam miliki wartawan Monitor Indonesia. Sehingga, mengakibatkan sistemnya tidak berfungsi dengan baik. Padahal, handphone yang digunakan sebagai alat kerja itu sebelumnya berfungsi dengan normal. “Demi Allah, cuman tekan matikan,” kata Juru Bicara Pemprov Malut, Rahwan K. Suamba, ketika dikonfirmasi Monitor Indonesia melalui pesan singkat WhatsApp, Kamis (2/3). Terkait peristiwa yang menimpa wartawan Monitor Indonesia saat melaksanakan kerja jurnalistiknya, Ketua Aliansi Jurnalis Indipenden (AJI) Ternate, Ikram Salim angkat bicara. Ikram mengatakan, tindakan tersebut termasuk kategori penghalangan terhadap tugas atau kerja-kerja jurnalistik. Kata dia, tindakan itu bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni mengatur tentang Kemerdekaan Pers. “Karena dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa untuk menjamin Kemerdekaan Pers, Pers Nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi,” ujarnya. “Kemudian, dalam menjalankan tugasnya, pers nasional memiliki peran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6, poin d dan e dalam UU Pers. Dalam menjalankan tugasnya, jurnalis juga dilindungi dengan Pasal 8 UU Pers,” sambungnya. AJI Ternate menilai tindakan itu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UU Pers yang membahas soal ketentuan pidananya. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dapat dipidana penjara 2 tahun dan denda Rp 500 juta. “Kami mengajak pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama menghormati kerja-kerja pers atau wartawan,” harapnya. (Rais Dero).

Topik:

Wartawan Handphone pejabat pemprov malut monitor rusak

Berita Sebelumnya

Segini Total Kerugian Negara Kasus Korupsi Impor Baja

Berita Selanjutnya

KPK Bakal Panggil Istri Rafael Alun Trisambodo

Berita Terkait

Nusantara
Gubernur Malut Sherly Tjoanda bersama Kepala LKPP Sarah Sadiqa saat pertemuan di kantor LKPP, Jakarta, Jumat 18 September 2025. (Foto: Istimewa).

PUPR Malut Siapkan Agenda Pengadaan Baru

29 September 2025 17:29 WIB

Nusantara
Wakil Gubernur Malut, Sarbin Sehe (Foto: Dok MI)

Dalih Jaringan jadi “Mantra Suci” Pemprov Malut

23 September 2025 13:04 WIB

Nusantara
Tim BPBJ Malut saat melakukan perekaman akun Inaproc di Biro Pemerintahan Malut, Kamis 4 September 2025 (Foto: Dok BPBJ Malut)

Inaproc jadi Gerbang E-Purchasing di Pemprov Malut

14 September 2025 19:15 WIB

Nusantara
Suasana asistensi perbaikan database RUP yang digelar BPBJ Malut bersama BKD Malut, Senin 8 September 2025 lalu. (Foto: Dok BPBJ Malut)

BPBJ Malut Tegaskan Revisi RUP Wajib Dilakukan OPD

14 September 2025 18:24 WIB

Nusantara
Gubernur Malut, Sherly Tjoanda (Foto: Dok MI).

Lobi Sherly Berbuah Manis, 2.050 Rumah di Malut Bakal Nikmati Listrik Gratis

10 September 2025 15:57 WIB

Nusantara
Tampak belakang gedung Sekretariat DPRD Malut, tempat Ketua Komisi II Agriari Yulin Mus dkk memggelar rapat pada Kamis 4 September 2025. (Foto: Dok MI/Jainal Andaran)

Masyarakat jadi Tumbal Ambisi 7 Anggota DPRD Malut

5 September 2025 15:22 WIB