KPMH Laporkan Hakim PN Jakbar dan MA ke KY Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik di Kasus Investasi Asing

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 4 Maret 2023 00:52 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH) menyambangi Komisi Yudisial (KY) untuk melaporkan 3 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) dan 3 hakim mahkamah agung terkait dugaan pelanggaran kode etik di perkara investasi asing, Jum'at (3/3). "Hari ini kita secara resmi ingin melaporkan dugaan pelanggan kode etik oleh hakim di PN Jakbar dan Hakim Mahkamah Agung berkaitan dengan kasus pidana klien kami ya, yaitu dari PT Mizuho yang melakukan investasi di Indonesia," ujar Direktur Eksekutif KPMH Muannas Alaidid di Gedung KY, Jakarta Pusat. Menurut Muannas, PT Mizuho yang berinvestasi  di Ducking Grup merasa ditipu jutaan dollar lantaran ada diduga dokumen yang dipalsukan. Padahal, kata dia, PT Mizuho sudah menang di Pengadilan negara Singapura. "Saat kita melaporkan ke PN Jakbar dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung malah para pelaku dibebaskan," tuturnya. Lebih lanjut, Muannas menyayangkan, padahal Presiden Joko Widodo telah menjamin bagi investor asing yang ingin menginvestasikan di Indonesia. "Sayang tidak sinergis antara Eksekutif dan Yudikatif yang membawahi lembaga peradilan, meski Pak Jokowi sudah menjamin keamanan investasi asing di indonesia," ucap Muannas. Muannas menambahkan, agar hal ini menjadi perhatian para pihak yang memiliki kewenangan di kasus-kasus seperti ini. "Tolong ada perhatian dan monitor kasus-kasus seperti ini, berharap ada atensi juga dari Pak Menko Prof Mahfud MD seperti di kasus Indosurya," katanya. #KPMH Laporkan Hakim PN Jakbar dan MA

Topik:

MA KY Hakim KPMH PN Jakarta Barat

Berita Sebelumnya

Suryo Utomo Temui Gus Yahya Ditengah Ancaman Boikot Pajak, Ada Apa Ya?

Berita Selanjutnya

KPK Harus Periksa Ahmad Saefudin Soal Mobil Rubicon, Azmi: Bisa Jadi Namanya Dimanfaatkan Oleh....

Berita Terkait

Hukum
Gunawan Yusuf (Foto: Dok MI/Istimewa)

Masuk Penyelidikan, Kejagung Bidik Bukti Dugaan Suap Petinggi Sugar Group ke Zarof Ricar

8 Oktober 2025 11:44 WIB

Hukum
Windu Aji Sutanto (Foto: Dok MI)

Mengapa Windu Aji Lolos dari TPPU Kasus Korupsi Blok Mandiodo?

4 Oktober 2025 17:55 WIB

Hukum
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution (kiri) bersiap menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri kegiatan koordinasi dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/4/2025). Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution diundang KPK guna membahas koordinasi dan kolaborasi penguatan hubungan antara lembaga antirasuah tersebut dengan pemerintah daerah dalam rangka pencegahan korupsi, penyusunan anggaran, dan optimalisasi anggaran daerah.

Akan Periksa Bobby Nasution, Hakim: Semua Orang Sama di Depan Hukum!

24 September 2025 23:24 WIB

Hukum
Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution dan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting meninjau Tanggul Sungai Dalu-Dalu, Desa Sukaraja dan Bendungan di Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Sumut, Rabu (11/6/2025)

Hakim akan Cecar Bobby Nasution soal Pergeseran Anggaran di Sidang Korupsi Jalan Dinas PUPR Sumut

24 September 2025 23:00 WIB

Monitor Hukum
Ilustrasi - Pailit (Foto: Istimew)

PT Pilar Putra Mahakam dan Petro Energy Korban Mafia Pailit: Pelaku Manfaatkan Celah Voting PKPU

18 September 2025 23:55 WIB

Hukum
Polda Metro Jaya (Foto: Dok MI/Aan)

PT Pilar Putra Mahakam Pidanakan Kurator Michael Jhon Amalo Sipet dan Pranata Raharjie Putranto

18 September 2025 22:57 WIB