Alasan LPSK Cabut Perlindungan Richard Eliezer 

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 11 Maret 2023 11:43 WIB
Jakarta, MI - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencabut perlindungan yang diberikan terhadap terpidana Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E. Tenaga Ahli LPSK, Syahrial Martanto Wiryawan mengatakan, perlindungan yang diberikan kepada Bharada E dicabut lantaran melakukan hal yang bertentangan dengan Pasal 30 ayat 2 huruf C Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bharada E diketahui melakukan wawancara dengan salah satu stasiun televisi yang disebut tanpa mendapatkan persetujuan dari pihak LPSK. “Sehubungan telah terjadinya komunikasi pihak lain dengan saudara RE untuk melakukan wawancara yang akan ditayangkan dalam program salah satu stasiun TV tanpa persetujuan LPSK,” ujar Syahrial, Sabtu (11/3). Syahrial mengaku pihaknya sudah melayangkan surat keberatan kepada pimpinan stasiun televisi yang mewawancarai Richard, serta meminta untuk tidak menayangkan wawancara tersebut. “Karena terdapat konsekuensi tentunya terhadap perlindungan saudara RE,” ucapnya. Meski begitu, penghentian pemberian perlindungan terhadap Richard tidak menggugurkan haknya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau Justice Collaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. “Penghentian perlindungan ini tidak mengurangi hak narapidana Richard Eliezer sebagai Justice Collaborator,” ucap Syahrial. Richard Eliezer sejatinya memperoleh lima program perlindungan yang diberikan oleh LPSK, yakni perlindungan fisik, pemenuhan prosedural, pemenuhan hak saksi Justice Collaborator, perlindungan hukum dan juga bantuan psiko-sosial. #LPSK Cabut Perlindungan Richard Eliezer

Topik:

LPSK Richard Eliezer

Berita Sebelumnya

Tak Ada Alasan Transaksi Gelap Rp 300 Triliun di Kemenkeu untuk Tidak Ditindaklanjuti!

Berita Selanjutnya

Yasonna Soal Bharada E Diwawancara TV: Kami Sudah Izinkan

Berita Terkait

Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam Rapat Dengar Pendapat dengan LPSK (Foto: Rizal)

DPR Usulkan Peran LPSK Diperkuat dalam RUU KUHAP

17 Juni 2025 19:32 WIB

Monitor Hukum
Tri Yanto, eks pegawai Baznas Jabar dijadikan tersangka usai membongkar dugaan korupsi di bekas tempat kerjanya (Foto: Istimewa)

Berbagai Kasus Penyelewengan di Baznas, Kali Ini Pelapornya Tersangka!

31 Mei 2025 00:35 WIB