Mahfud MD Sebut Rafael Alun Sempat Bolak-balik ke Deposit Box Sebelum Diblokir PPATK

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 13 Maret 2023 10:46 WIB
Jakarta, MI - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo sempat bolak-balik ke safe deposit box miliknya, sebelum akhirnya diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia [Rafael] ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu pagi, dia datang tuh ke bank membuka itu, langsung diblokir oleh PPATK," kata Mahfud MD dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu (11/3). Setelah diblokir, kata Mahfud, PPATK lalu mencari dasar hukum dan berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka deposit box tersebut. Setelah itu, barulah PPATK membuka deposit box milik Rafael. "Di bongkar, satu safe deposit box itu sebesar Rp37 miliar dalam bentuk dolar AS," ujar Mahfud. Mahfud menyebut pembongkaran itu kemudian dilanjutkan dengan penggalian informasi untuk menemukan safe deposit box lainnya yang terkait mantan pejabat pajak itu. Mahfud pun menegaskan temuan tindak pidana pencucian uang oleh Rafael bermula dari kasus penganiayaan oleh anaknya, yang kemudian ditemukan kejanggalan atas harta Rafael yang dinilai tidak wajar. Setelah Mahfud bersurat ke Ketua KPK Firli Bahuri, ternyata telah ada laporan kepada KPK mengenai kecurigaan terhadap harta Rafael Alun pada tahun 2013, namun belum ditindaklanjuti. "Saya sampaikan ke Pak Firli, Pak Firli kok ini ada belum ditindaklanjuti? Pak Firli bilang wah saya belum tahu bos. Sesudah itu saya kirim surat ini buktinya bahwa sudah masuk surat ke KPK," cerita Mahfud. "Maka terus dipanggil kan, karena surat saya itu dan teriakan publik. Rp56 miliar kekayaan tidak wajar. Tahu enggak, sesudah diperiksa ulang semua transaksinya itu ada Rp500 miliar yang terkait dengan dia," sambungnya. Mahfud pun menilai wajar jika Menteri Keuangan tidak mengetahui adanya tindak pidana pencucian uang di lingkungannya karena berbeda dengan korupsi, yang mekanismenya telah berjalan dengan baik di Kementerian Keuangan. "Bukti pencucian uang seperti itu. Menteri bisa tidak tahu bahwa ada uang seperti itu dan memang di luar kuasa Menteri," kata Mahfud.

Topik:

Mahfud MD Ditjen Pajak kemenkeu PPATK Rafael Alun Trisambodo

Berita Sebelumnya

Yasonna Laoly Sebut LPSK Egois

Berita Selanjutnya

Kejaksaan Semakin Dipercaya Berantas Korupsi, Jaksa Agung Apresiasi Seluruh Insan Adhyaksa

Berita Terkait

Hukum
Mantan Kasubag Pengadaan Biro Umum Kementan Abdul Hafidh (Foto: Dok MI)

KPK dan PPATK Diminta Telusuri Aliran Dana TPPU SYL, Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Tersorot!

19 jam yang lalu

Hukum
Mahfud MD (Foto: Dok MI/Antara)

Mahfud MD Harap Menkeu Purbaya Usut Tuntas TPPU Rp 349 T di Kemenkeu

11 Oktober 2025 15:44 WIB

Ekonomi
Coretax (Foto: Dok MI)

Kemenkeu: Pelaporan SPT 2025 Sudah Pakai Coretax, Wajib Pajak Harus Aktivasi Akun

11 Oktober 2025 15:07 WIB

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

Purbaya Ditantang Usut Korupsi Emas 3,5 Ton & TPPU Rp189 T di Bea Cukai, PPATK Bereaksi!

11 Oktober 2025 14:28 WIB

Hukum
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana (Foto: Dok MI/Pribadi)

PPATK akan Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Dkk

11 Oktober 2025 14:13 WIB

Hukum
Mantan Dirut PT PLN Fahmi Mochtar (Foto: Dok MI/Istimewa)

Bersama PPATK, Polri Telusuri Aset Eks Dirut PLN Fahmi Cs: Tersangka Korupsi PLTU I Kalbar Rp 1,35 T

11 Oktober 2025 13:23 WIB