Korupsi Bansos, KPK Hanya Berani Geledah Kemensos Ketimbang di Dinsos DKI Jakarta yang Triliunan Rupiah?

Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah mengusut kasus dugaan korupsi menganai bantuan sosial (Bansos) covid-19. Kemarin, lembaga antirasuah itu menggeledah kantor Kementerian Sosial (Kemensos) dengan tujuan untuk memperkuat dan melenkapi berkas perkara yang merugikan negara sekitar miliaran rupiah itu. Kasus ini soal dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021. Dari penggeledahan itu, KPK turut mengamankan sejumlah dokumen hingga notebook. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 6 sebagai tersangka dan juga dicegah bepergian ke luar negeri yakni Kuncoro Wibowo, Ivo Wongkaren, April Churniawan, Richard Cahyanto, Roni Ramdani, Budi Susanto. Terlepas dari itu, lantas bagaimana dengan kasus dugaan korupsi bansos di Pemprov DKI Jakarta yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Lebih besar dibandingkan dengan korupsi di Kemensos itu? Belum lama ini, KPK dikabarkan, tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Namun, hingga saat ini KPK saat ini tidak bisa menyampaikan informasi secara resmi terkait hal tersebut. Diduga langkah penyelidikan ini setelah ramai di media sosia. "Jadi, kami juga mengikuti informasi itu. Tentu, yang bisa kemudian kami sampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kerja-kerja KPK adalah pada proses penyidikan dan juga penuntutan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (16/2) lalu. Ali mengungkapkan, KPK baru bisa memberikan informasi secara rinci jika proses pengusutan perkara naik ke tahap penyidikan. Hal ini sebagai bentuk transparansi dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi. "Itu juga sepanjang terhadap informasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Informasi yang bagian dari strategi penyidikan dan penuntutan tentu tidak bisa kami sampaikan karena ada pengecualian dari informasi, sehingga harapannya tentu tidak mengganggu pada proses penyidikan dan penuntutan tersebut," tegas Ali. Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya telah menanggapi dugaan korupsi program bansos DKI Jakarta pada 2020 senilai Rp 2,85 triliun. Hal ini setelah beredar di media sosial Twitter yang diunggah akun @kurawa pada 9 Januari 2023. "Saya enggak tahu, itu kan sudah lama,” ucap Heru di Balai Kota, Rabu (11/1) lalu. Heru menegaskan, jajarannya sudah merekonsiliasi data penerima bansos di DKI Jakarta sebanyak 3-4 kali. Oleh karena itu, ia tidak tahu terkait data sebelumnya. “Dari saya di sini sudah 3-4 kali membahas mengenai data, rekonsiliasi data (penerima bansos). Kalau yang lalu-lalu, kan saya enggak paham,” ungkap Heru. Diketahui, sebuah akun Twitter bernama @kurawa, melalui cuitannya, mengaku mendapatkan informasi adanya penimbunan beras di gudang milik Perumda Pasar Jaya di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur. Penimbunan beras itu diduga merupakan program bansos Pemprov DKI Jakarta. Temuannya itu berawal dari informasi whistle blower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang tersimpan di gudang sewaan di Pulogadung. Pasar Jaya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD yang ditunjuk Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai rekanan untuk menyalurkan bansos berupa paket sembako kepada warga terkena dampak Covid-19. “Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp 3,65 triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi,” tulis dalam akun @kurawa. (LA) Dalam utasnya, menyebutkan terdapat 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kilogram di tempat penyimpanan itu. Namin, kondisi beras sudah rusak. Tumpukan beras itu seharusnya disalurkan pada 2020-2021 untuk warga Ibu Kota. Namun, hingga kini beras itu masih berada di tempat penyimpanan tersebut. Dalam cuitan tersebut ia juga menyebutkan, Pasar Jaya mendapatkan porsi terbesar senilai Rp 2,85 triliun.