Ombudsman Minta Polres Barelang Bebaskan Seluruh Warga Rempang yang Ditahan

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 27 September 2023 18:11 WIB
Jakarta, MI - Ombudsman RI meminta kepada Kepolisan Resor (Polres) Barelang untuk membebaskan 35 warga Rempang yang ditahan akibat kericuhan unjuk rasa di Kantor Batam pada 11 September 2023. Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro, meminta kepada Polres Barelang untuk seluruh warga Rempang yang ditahan pada saat terjadinya kerusuhan antara warga dengan aparat penegak hukm (APH). "Kami meminta Kepolisian Resor Barelang segera membebaskan atau memberikan penangguhan penahanan bagi warga yang masih ditahan sesuai ketentuan," jelas Johanes saat konferensi pers, Rabu (27/9). Dikatakan Johanes, pada saat Ombudsman melakukan investigas di Pulau Rempang diketahui para warga mengeluhkan hadirnya aparat bersenjata lengkap. Menurut keterangan dari warga Rempang, kehadiran aparat bersenjata lengkap membuat rasa cemas dan khawatir. “Berdasarkan keterangan warga Pulau Rempang, adanya kehadiran aparat keamanan yang bersenjata lengkap berdampak kepada tekanan psikis dan rasa khawatir warga,” tandas Johanes. (ABP)       #Ombudsman Minta Polres Barelang Bebaskan Seluruh Warga Rempang yang Ditahan

Topik:

Ombudsman Warga Rempang Polres Barelang

Berita Sebelumnya

Ombudsman Ungkap Tidak Ada Ketersediaan Anggaran untuk Beri Kompensasi ke Warga Rempang

Berita Selanjutnya

Johnny G Plate Ngotot Tak Main Kotor di Proyek BTS Kominfo

Berita Terkait

Nasional
Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) (Foto: Istimewa)

Ombudsman Akan Verifikasi Laporan Tom Lembong

12 Agustus 2025 19:44 WIB

Ragam
Ombudsman RI bersama Pertamina Patra Niaga, melakukan uji petik distribusi LPG 3 Kg di 25 titik di Kota Bengkulu, sebagai bagian dari pengawasan di total 10 provinsi. [Foto: Doc. Pertamina]

Ombudsman Apresiasi Kepatuhan Distribusi LPG 3 Kg Pertamina Patra Niaga

7 Agustus 2025 10:38 WIB

Nusantara
Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida, saat kegiatan evaluasi sektor pengaduan publik. (Foto: ombudsman.go.id)

DPRD Klaten Nyatakan Aduan Ditutup, Ombudsman Jawa Tengah Justru Teruskan ke Pusat

31 Juli 2025 17:23 WIB

Nusantara
Gatot Handoko (tengah) bersama kuasa hukumnya, Subandi (kanan) dan Taufiq Idharudin (kiri), saat ditemui sebelum menyampaikan keberatan atas penghentian aduan etik oleh BK DPRD Klaten, Senin (7/7/2025).

Laporan Etik Dihentikan, Kuasa Hukum Gatot Handoko: Bukti Tak Dipertimbangkan, Saksi Tak Dipanggil

8 Juli 2025 14:19 WIB

Nusantara
Gedung DPRD Kabupaten Klaten (Foto: Dok/MI)

Transparansi DPRD Klaten Diuji, Ombudsman Tunggu Tindak Lanjut Rekomendasi Etik

1 Juli 2025 18:33 WIB

Nusantara
Illustrasi

Ombudsman Minta Nonaktifkan, BK DPRD Klaten Pilih Diam Saat Dikonfirmasi

23 Juni 2025 09:30 WIB