Komisi III DPR Yakin KPK Tindaklanjuti Kasus Dugaan Korupsi Bansos DKI Rp 3,65 Triliun

Jakarta, MI - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yakin kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti kasus dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebesar Rp 3,65 triliun.

Pasalnya, dugaan rasuah itu berhembus sejak Januari 2023 lalu yang mana pada saat itu KPK menyatakan akan memberikan informasi kelanjutannya jika sudah diselidiki hinnga disidik.

"Pasti masih dalam proses cuma sedang mencari bukti-bukti. Kita beri waktu kepada KPK untuk menelusuri ini. Menurut saya setiap laporan tidak mungkin tidak ditindaklanjuti," ujar Anggota Komisi III DPR Santoso kepada Monitorindonesia.com, Kamis (23/11).

Dengan demikian, politisi Partai Demokrat (PD) itu meminta publik agar bersabar. Sebab, yakin dia, KPK tetap menindaklanjuti setia pengaduan masyarakat.

"Jadi publik bersabar, karena saya yakin lah bahwa KPK akan melakukannya. KPK pasti akan menindaklanjuti laporan, apalagi disertai dengan bukti-bukti yang kuat," tandasnya.

Sebelumnya, akun Twitter @kurawa menulis kronologi dugaan korupsi program bansos Covid-19 yang dilakukan Pemprov DKI tahun 2020 senilai Rp 3,65 triliun dalam bentuk sembako.

Ia mengatakan, saat itu Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp 3,65 Triliun, yaitu lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi.

"Dimana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp. 2.85 Triliun, mengapa?" tulis @kurawa dalam akun Twitternya (X).

Karena curiga, @kurawa mengaku telah menelusuri gudang penyimpanan beras bansos Perumda Pasar Jaya dan mendangi lokasinya yang ada di Pulogadung, Jakarta Timur. Ia tak menjelaskan secara rinci kapan mendatangi lokasi tersebut.

Namun, @kurawa mengaku menyaksikan 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kilogram di tempat penyimpanan itu. Ia menyebutkan kondisi beras di gudang itu sudah rusak.

Menurutnya, beras yang rusak itulah yang seharusnya disalurkan pada 2020-2021 untuk warga Ibu Kota. Namun, kata @kurawa, hingga kini beras itu masih berada di tempat penyimpanan tersebut.

Selain itu, @kurawa juga mengaku menemukan dokumen forensik audit dari salah satu kantor akuntan publik terhadap bansos tersebut. Ia mengunggahnya dalam sebuah dokumen berjudul "Risalah rapat".

Dalam dokumen itu, disebutkan jenis rapat itu adalah rapat dewan pengawas, direksi, dan kantor akuntan publik yang melakukan forensik audit terhadap bansos itu.

Dalam dokumen risalah rapat yang sama, rapat dewan pengawas, direksi, dan kantor akuntan publik itu tertulis berlangsung pada 12 Mei 2022.

@kurawa pun menguraikan, ada kesalahan administrasi yang dilakukan saat penyaluran bansos. Ia menyebut ada unknown shrinkage atau kehilangan yang tak diketahui senilai Rp 150 miliar karena banyak modus seperti dua kali surat jalan dan lainnya.

Atas hal itu, ia meminta aparat penegak hukum bertindak berdasar temuan kantor akuntan publik tersebut karena ada unknown shrinkage senilai Rp 150 miliar.

@kurawa mengaku hendak menelusuri lebih lanjut berkait hasil audit forensik kantor akuntan publik itu terhadap bansos tersebut.

"Uang Bansos 2020 senilai Rp. 2,85 Triliun ini direncanakan untuk dibagikan dalam bentuk 15 juta paket sembako dan diberikan dalam 11 tahap selama tahun 2020," tandasnya.

Monitorindonesia.com telah menanyakan kelanjutan kasus ini kepada KPK, namun hingga berita ini diterbitkan belum memberikan jawaban.