KPK Usut Dugaan Korupsi Jual Beli Jabatan hingga Pengadaan Barang dan Jasa di Maluku Utara

Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi di Maluku Utara (Malut). Hal ini ditandai dengan digelarnya operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah yang kini dinahkodai Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) itu.

Kabar dari KPK, rasuah itu terkait dengan jual beli jabatan hingga pada pengadaan barang jasa. "Diduga dalam tindak pidana korupsi lelang jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Senin (18/12) malam.

Namun demikian KPK belum memerinci pihak yang terjerat OTT di Maluku Utara hari ini. Ghufron mengatakan pihak yang ditangkap saat ini masih menjalani pemeriksaan.

"Sementara ini kami masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang kami amankan dan barang buktinya. Setelah pemeriksaan selama 1x24 jam nanti kami akan update progresnya," ujar Ghufron.

Sementara itu Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata telah membenarkan kabar tersebut. "Barusan ada informasi dari staf yang membenarkan ada giat di Maluku Utara," kata Alex.

Meski demikian, Alex belum mengungkapkan identitas para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut maupun konstruksi perkara. Dia menyebut, hingga kini tim penyidik KPK masih mendalami para pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini.

"Perkembangan lebih lanjut akan disampaikan," tandas Alex. 

Namun demikian, berdasarkan informasi yang dihimpun Monitorindonesia.com, AGK tekena operasi senyap ini. Dia di OTT di Hotel Bidakara, Jakarta. Sementara ruang kerja AGK juga disegel.

Tidak hanya AGK, tetapi juga salah satu Kepala Dinas di lingkungan Pemprov Malut itu ikut terlibat.

Selain itu KPK juga menggeledah ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Malut, Imran Yakub. Menurut sumber di Dinas tersebut, KPK datang hanya berdua menggunakan mobil Inova warna hitam. Setelah penggeledahan, mereka langsung pergi, dan ruang kerja Kadis disegel. 

Masyarakat kini menunggu pengumuman resmi dari KPK mengenai detail operasi dan langkah hukum selanjutnya. (Wan)