Erick Thohir Diam-diam Laporkan Dapen Terindikasi Korupsi ke Kejagung: Takut Disangka Politis!

Jakarta, MI - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan alasan menyerahkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dengan dua dana pensiun (Dapen) bermasalah dan terindikasi korupsi secara diam-diam atau tanpa konferensi pers.

"Yang dua itu udah, udah dikasih (ke Kejagung), lagi dipelajari lagi. cuma kemarin tuh saya enggak melakukan [konferensi pers], takutnya disangka politis. Jadi saya diam-diam aja," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/2).

Erick mengaku, dirinya telah membahas pada saat penyerahan berkas dan data-data kepada Kejagung. "Kan enggak papa (enggak konpers), udah ngobrol (dengan Kejagung), tapi kan datanya udah di sana. kalau kayak dulu kan (konpers), nanti disangka politis," ungkapnya.

Erick awalnya menemukan dapen bermasalah ini sejak akhir tahun lalu. Hanya saja, tidak langsung dilaporkan kepada Kejagung lantaran menunggu seluruh proses hasil audit dari Badan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang baru rampung pekan lalu. 

"Ini saya waktu itu janji, cuma ya auditnya baru keluar. Ya daripada kita menuduh-menuduh sekarang ada dua yang akan kita laporkan," ungkap Erick belum lama ini.

Meski begitu, Erick enggan membuka gamblang nama dari dua dapen pelat merah yang dianggap bermasalah itu. 

Sebelumnya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, dalam pemeriksaan empat perusahaan tersebut, di dapen terindikasi kasus korupsi.

Dalam pemeriksaan dapen BUMN, penilaian dilakukan berdasarkan akuntabilitas, tata kelola dana pensiun, dan mengindikasi area-area berisiko, serta merekomendasi perbaikan.

"Waktu itu kan saya udah laporin 7. tambah dua. jadi 9. baru yang dua ini. nanti dikasih datanya tapi setelah dapat clearance dari Kejaksaan yah, karena kan mereka lagi pelajari. takutnya nanti disangka pak menteri main sendiri gitu," sebutnya.

Namun, Erick masih belum dapat menjabarkan secara rinci terkait dua dapen yang bermasalab tersebut. "Nanti dikasih tahu kalau udah dapat clearence. dua minggu lagi lah," imbuhnya.

Erick menambahkan, dirinya belum dapat menginformasikan secara detail karena merupakan kewenangan dari Kejaksaan Agung.

"Nanti aja nanti. dua minggu ingetin lagi. saya urus dulu sama dengan pihak kejaksaan, kalau mereka clearance, terus mereka maunya seperti apa, karena saya mesti jaga kepercayaan BPKP dan mereka juga," pungkasnya.

Pada Oktober 2023 lalu, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut hasil audit sementara ada empat dapen BUMN bermasalah yang terindikasi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 300 miliar. 

Erick saat itu sempat menyebut, dapen yang dimaksud yaitu Inhutani, PTPN, Angkasa Pura I, dan Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food. Selain mereka ada dua lagi yang akan dilakukan pemeriksaan ke Kejagung tahun ini. 

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirojoatmodjo menyebut, modus dari kedua dapen bermasalah tersebut hampir sama dengan modus-modus sebelumnya yakni terkait investasi. "Modusnya sama, investasi di portofolio yang berisiko tinggi, baik di saham maupun di investasi direct," kata Tiko.