Siapa di Balik Misi "Sikat Jampidsus"?

Jakarta, MI - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah diduga dikuntit anggota polisi dari satuan Detasemen Khusus (Densus) Antiteror Polri.

Kejadian mencengangkan tersebut terjadi dalam momen tak terduga, saat Febrie Adriansyah tengah makan malam di salah satu restoran di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggi pekan lalu sekitar pukul 20.00 atau 21.00 WIB.

Sosok yang diduga anggota Densus 88 Polri, dengan inisial IM, diamankan pengawal Jampidsus Febrie Adriansyah ketika melakukan penguntitan terhadap jaksa tersebut. 

IM diduga merujuk pada nama Iqbal Mustofa.

Dia diduga menyamar sebagai pegawai perusahaan pelat merah (BUMN) berinisial HRM.

Tak sendirian, IM diduga menjalankan misi tersebut bersama lima orang lainnya yang dipimpin seorang perwira polisi berpangkat menengah.

Pun, media sosial (medsos) dihebohkan dengan video personel Densus 88 Antiteror Polri, berinisial IM berpangkat Bripda itu.

Bahkan, KTP dan tanda pengenal Bripda IM juga beredar di kalangan wartawan.

Setelah ramai diberitakan, tersiar kabar juga bahwa penguntitan ini terkait dengan misi “Sikat Jampidsus.” 

Narasi "Sikat Jampidsus" itu pun membetok sorotan pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto.

Bambang meminta Polri, khususnya petinggi Densus 88 AT Polri memberikan penjelasan soal hal itu.

"Densus 88 tentu bergerak bukan atas inisiatif masing-masing personel. Ada yang memerintahkan. Siapa dan apa motifnya tentu bisa dijelaskan oleh Kadensus 88," kata Bambang saat dikonfirmasi, Jumat (25/5/2024). 

Menurut Bambang, klarifikasi diperlukan guna mencegah berbagai macam spekulasi liar di masyarakat.

"Apakah benar mereka adalah timnya, atau hanya digerakkan oleh oknum saja?Oknumnya siapa tentu juga bisa dijelaskan agar tak memunculkan pretensi berbagai macam di Masyarakat," ucap Bambang.

Pihak Polri sendiri hingga kini masih belum memberikan keterangan resmi soal hal dan kejadian tersebut.

Sementara pihak Kejaksaan Agung berusaha menjaga integritas dan keamanan institusi.

Anggota Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI pun turun tangan mengamankan kejagung. 

Informasi tersebut dibagikan melalui unggahan akun instagram @puspomtni. Berdasarkan keterangan foto yang diunggah pengamanan khusus itu dipimpin langsung oleh Lettu Pom Andri.

"Situasi keamanan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengalami peningkatan pengawasan setelah adanya dugaan peristiwa penguntitan terhadap Jampidsus oleh anggota Densus 88," tulis keterangan akun @puspomtni, dikutip Monitorindonesia.com, Sabtu (25/5/2024).

Langkah ini diambil sebagai respons atas kekhawatiran dan ancaman yang dirasakan setelah kejadian tersebut. 

Personel Puspom TNI bekerja sama dengan pihak keamanan internal Kejaksaan Agung serta aparat penegak hukum lainnya untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi ancaman. 

"Pengamanan ini mencakup patroli rutin, pemeriksaan kendaraan, serta pengawasan terhadap individu yang keluar masuk area Kejaksaan Agung," lanjutnya.

Dengan adanya kolaborasi antara berbagai pihak, diharapkan situasi keamanan di Kejaksaan Agung dapat terjaga dengan baik, sehingga para penegak hukum dapat menjalankan tugasnya tanpa gangguan. 

"Langkah pengamanan ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di institusi hukum tertinggi di Indonesia," demikian keterangan Puspom TNI. 

Diduga terkait eks Jenderal dalam pusaran kasus timah Rp 271 triliun

Ada berbagai tanggapan mengenai kabar penguntitan ini, termasuk spekulasi bahwa hal ini terkait dengan seorang purnawirawan jenderal berinisial B yang diduga terlibat dalam kasus korupsi timah.

Beberapa waktu lalu memang beredar kabar tentang seorang pensiunan jenderal bintang empat yang terlibat dalam kasus korupsi tambang tersebut.

Mantan jenderal ini disebut-sebut berperan sebagai pelindung bagi mereka yang terlibat dalam kejahatan tersebut.

Namun, identitas jenderal yang menjadi pelindung dalam kasus mega korupsi ini masih menjadi misteri.

Isu mengenai purnawirawan jenderal ini pertama kali diungkap oleh Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus.

Dalam institusi militer dan kepolisian, pangkat bintang empat merujuk pada Jenderal.

Jika di TNI, sosok tersebut biasanya adalah mantan Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan, sedangkan di Polri, perwira yang memiliki pangkat empat bintang hanya Kapolri atau mantan Kapolri.

Namun, ada juga perwira di TNI maupun Polri yang meraih bintang empat tanpa pernah menjabat sebagai Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, maupun Kapolri.

Sejauh ini, Iskandar Sitorus belum menjelaskan secara rinci mengenai sosok bintang empat yang diduga melindungi praktik ilegal tambang timah tersebut.

Dia hanya menyebutkan bahwa bintang empat tersebut adalah pensiunan aparat berseragam.

Iskandar Sitorus menyebutkan ada oknum bintang 4, seorang oknum pensiunan dan berseragam sebagai sosok di balik praktik hitam pertambangan timah tersebut.

Dia melanjutkan, pensiunan bintang 4 itu berinisial B dan seorang laki-laki.

Modus B yakni mengakomodir praktik hitam tambang timah melalui mantan anak buahnya.

Bahkan B ini mengorganisir sampai terjadinya pembelian smelter.

Saat dikonfirmasi lagi Monitorindonesia.com, pada Jum'at (24/5/2024) malam, Iskandar Sitorus masih enggan menyebutkan siapa mantan jenderal berinisial B itu.

"Janganlah, biar Kejaksaan menyelidiknya nanti, kita tidak boleh melangkahi aparat penegak hukum," kata Iskandar Sitorus.

Misi gagal?

Diduga misi dengan sandi 'Sikat Jampidsus' itu kabarnya dipimpin seorang perwira menengah berpangkat Komisaris Besar (Kombes) yang berdinas di Jawa Tengah.

Misi yang diduga gagal ini berlangsung Minggu (19/5) malam. Setelah insiden itu, satuan Brimob sempat pamer kekuatan di seputar Gedung Bundar pada Senin malam. Tidak terjadi insiden dalam konvoi pasukan elite Polri itu.

Kejagung kemudian mempertebal pengamanan secara berlapis baik oleh anggota Polisi Militer (PM) maupun dari Angkatan Darat. 

Mereka terus berjaga di sekitar Gedung Kartika, tempat Jampidsus Febrie Ardiansyah berkantor.

Namun, mengenai insiden gelar pasukan Brimob telah dibantah Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Gatot Mangkurat Putra.

“Enggak ada. Ngarang aja. Ya enggak lah. Apa kepentingan kita ke Kejagung,” katanya, Jumat kemarin.

Demikian pula mengenai keterlibatan anggota Densus 88 yang memata-matai Jampidsus telah dibantah. "Tanya sama pembuat berita,” ujar petinggi pasukan antiteror yang enggan disebut namannya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menyatakan penebalan pengamanan Kejagung oleh TNI karena banyak kasus besar yang ditangani, seperti kasus korupsi tambang timah.

“Peningkatan keamanan biasa-biasa saja itu kan. Kita lagi menangani perkara gede, eskalasi pengamanan harus kita tingkatkan," kata Ketut kepada wartawan, Sabtu (25/5/2024).

Sedangkan mengenai misi penguntitan Jampidsus, Ketut memilih tidak berkomentar. Ia menyebutkan belum mendapat informasi mengenai peristiwa tersebut. 

Dalam kegelisahan ini, masyarakat menantikan jawaban yang pasti dan kejelasan dalam penyelesaian kasus ini.

Di tengah kekhawatiran akan ancaman dan tekanan yang mungkin dihadapi, Jampidsus Febrie Adriansyah dan institusi Kejaksaan Agung diharapkan dapat menjaga integritas dan profesionalisme dalam menangani kasus-kasus yang menimbulkan dampak besar bagi masyarakat dan negara.

Hingga saat ini, publik menanti kabar lebih lanjut terkait perkembangan kasus yang masih menjadi tanda tanya besar ini. (wan)