Pesawat Tanpa Awak Mengitari Kejagung-Papan Running Text Diretas 'Maaf aku hack', Berkaitan Mafia Timah?

Jakarta, MI - Sebuah pesawat tanpa awak (Unmanned Aerial Vehicle) atau drone ditembak jatuh ketika mengitari Kompleks Kejaksaan Agung  di Kebayoran Baru, Jakarta. Peristiwa ini terjadi 2 pekan setelah peristiwa penguntitan Jampidsus, Febrie Adriansyah oleh anggota Densus 88.

Ini bukan pertama kali. Pertama, ketika ramai penguntitan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febbrie Adriansyah oleh Anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror (AT) Polri beberapa waktu lalu, drone pengintai terpantau meski saat itu tak berhasil diamankan.

Setelah berita penguntitan Jampidsus itu mulai redam, pada Rabu (5/6/2024) malam kemarin, drone kembali mengintai Kejagung. Namun berhasil ditembak Tim Pengamanan Dalam (Pamdal) Kejagung. 

Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana membenarkan informasi mengenai penembakan drone liar itu. "(Drone) hanya satu saja," kata Ketut kepada wartawan, Kamis (6/6/2024).

Menurut Ketut, peristiwa drone bersliweran di area Kejagung hal yang lumrah terjadi. Hal ini bukan pertama kali terjadi. "Drone itu banyak berseliweran di Jakarta. Di tempat kami itu bukan kali ini aja kejadian drone. Sebelumnya juga pernah ada drone," jelas Ketut.

Penembakan sebuah drone yang mengudara di kawasan gedung Kejagung pada Rabu (5/6/2024) malam itu pun mengejutkan publik. Drone yang belum diketahui pemiliknya itu ditembak jatuh karena diduga melakukan pengamatan udara.

Diketahui, drone tersebut sempat berputar di Gedung Kartika Kejaksaan Agung. Gedung itu diketahui merupakan kantor Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Petugas keamanan yang mengetahui keberadaan drone tersebut segera menembak jatuh.  Drone tersebut kemudian dibawa petugas untuk diperiksa.

Penembakan drone tersebut memicu beragam asumsi dari masyarakat. Banyak pihak menilai ketegangan antara Kejagung dengan institusi aparat penegak hukum lainnya belum sepenuhnya mereda.

Pasalnya, penembakan drone hanya berselang waktu singkat dengan kasus pengintaian yang sebelumnya dialami Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah.

Pada Selasa (21/5/2024) petang, satuan pamdal, bersama-sama POM TNI dan AD melakukan sweeping drone di areal Gedung Kartika Kejakgung tempat anggota Densus 88 ditahan. 

Dikabarkan, sweeping drone dilakukan lantaran diketahui adanya aktivitas pesawat pengintai tanpa awak yang mengawasi Gedung Kartika dari udara. POM TNI dan AD, mendatangkan satu unit peralatan penembak drone yang bersiaga di lapangan terbuka di depan Gedung Kartika.

Gedung Kartika sebetulnya kantor dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer (Jampidmil) Mayor Jenderal (Mayjen) Wahyoedho Indrajit. Namun, Gedung Kartika tersebut, sejak Desember 2023 sampai saat ini juga menjadi tempat berkantor Jampidsus Febrie Adriansyah bersama staf dan seluruh tim penyidikannya. 

Karena Gedung Bundar, yang merupakan kantor utama Jampidsus dalam pemugaran dan renovasi total. Sejak Desember 2023 aktivitas pengusutan berbagai kasus korupsi yang ditangani Kejakgung berada di Gedung Kartika. Termasuk dalam penanganan kasus dugaan korupsi timah.

Sejak Selasa (21/5/2024), TNI dari berbagai satuan, dari POM TNI, AL, AU, dan juga AD melakukan pengamanan maksimal di kompleks Kejagung. 

Sampai dengan Jumat (24/5/2024) malam, aktivitas di dalam maupun di luar kompleks Kejagung dalam pengamanan prajurit berseragam militer bersenjata. 

Dari informasi yang diterima, satuan pengamanan militer itu melakukan patroli berkeliling setiap satu jam sekali untuk memastikan wilayah Kejagung steril dari aksi-aksi sepihak aparat penegak hukum lainnya. 

Pada Sabtu (25/5/2024) malam, aksi peretasan juga terjadi di Kejakgung. Peretasan tersebut berupa pernyataan dari penyusup nirkabel itu di papan informasi di Gedung Penerimaan Pengaduan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat di Kejagung. 

"Maaf aku hack," tulis informasi pada papan itu. Petugas yang ditemui di Kejagung mengaku sudah tak melihat tulisan itu pada Minggu pagi, 26 Mei 2024. “Yang jaga kemarin mungkin tahu,” katanya. 

Sampai Senin (27/5/2024) dari pantauan di lapangan, papan informasi di loket pengaduan masyarakat itu masih dinonfungsikan lantaran masih belum pulih.

Sedangkan, pesawat pengintai yang berhasil ditembak jatuh kemarin saat ini dalam penguasaan Pamdal Kejagung untuk pengamanan. Belum diketahui pasti kepemilikan pesawat nirawak tersebut. 

Pantauan di dalam kompleks Kejagung, kejadian tembak jatuh drone tersebut sekitar pukul 18.45 WIB.

Dari penjelasan militer dan Pamdal yang melakukan pengamanan di dalam kompleks Kejagung, drone tersebut pertama kali diketahui melintas di wilayah udara Gedung Utama Kejagung. 

“Setelah berhenti lama di atas Gedung Utama, dia (drone) melintas di sekitar sini (Gedung Kartika),”  kata personel pengamanan di Gedung Kartika, Rabu (5/6/2024).

Gedung Kartika adalah kantor utama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer (Jampidmil). Namun gedung tersebut, saat ini dipakai menjadi kantor sementara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah bersama seluruh staf dan tim penyidikannya. 

Gedung Utama Kejagung merupakan kantor Jaksa Agung ST Burhanuddin. Jarak antara Gedung Utama dengan Gedung Kartika cuma selemparan batu.

Setelah melintas di Gedung Kartika, kata personel pengamanan itu, personel penembak drone yang berada di salah satu lantai gedung tersebut menembak jatuh pesawat nirawak tersebut. “Disenter (ditembak) jatuh dia ke sana (kawasan proyek pembangunan Gedung Bundar),” kata personel pengamanan itu. 

Pamdal bersama pengamanan militer pun mencari drone yang jatuh tersebut di kawasan proyek pembangunan Gedung Bundar untuk dilakukan pengamanan. “Udah dapat. Dibawa Pamdal,” kata dia. 

Sumber tersebut mengatakan, belum mengetahui pasti drone tersebut apakah milik komunitas atau kepunyaan dari otoritas tertentu.  Akan tetapi, kata dia, selama pengetatan pengamanan di kompleks Kejagung, pascaperistiwa penangkapan anggota Densus 88 Polri oleh pengawalan militer Jampidsus, sudah tiga kali insiden pengintaian dengan drone di wilayah dalam kompleks Kejagung. 

“Yang ditembak itu udah dua. Tapi, nggak tahu itu punya siapa,” ujarnya.

Pengetatan pengamanan
Pengetatan pengamanan di kompleks Kejagung dilakukan sejak Selasa (21/5/2024).  Hal tersebut dengan permintaan Kejakgung kepada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) untuk menambah jumlah personel pengamanan membantu Pamdal Kejagung. 

Penambahan personel militer itu dilakukan setelah aksi konvoi bersenjata skuat kepolisian berseragam hitam-hitam dengan senjata laras panjang, dengan mengendarai motor trail dan kendaraan lapis baja di wilayah luar kompleks Kejagung, pada Senin (20/5/2024) malam.

Peristiwa pamer kekuatan pasukan hitam-hitam bersenjata di lingkungan Kejagung itu, terjadi setelah pengawalan militer melekat pada Jampidsus Febrie Adriansyah menangkap satu anggota Densus 88, pada Kamis (16/5/2024). 

Berkaitan dengan mafia timah?
Kejagung saat ini memang tengah menjadi sorotan, terutama sejak penguntitan itu. Mantan Menkopolhukan Mahfud MD meminta kasus tersebut diungkap ke publik. 

Mahfud yang merupakan mantan calon wakil presiden ini pun meminta pemerintah menjelaskan kasus itu agar dibuka kepada publik secara terang-benderang.

"Harusnya kan pemerintah menjelaskan, kan ada pejabat yang berwenang untuk meng-clear-kan ini, kalau di tingkat Menko (Polhukam) belum bisa, bisa Presiden langsung. Kan ini semua tanggung jawab Presiden," kata Mahfud dalam tayang di YouTube Mahfud MD Official dikutip Monitorindonesia.com, Kamis (6/6/2024).

Dia menilai, penjelasan dari Kejagung ataupun Polri yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu tidak menjelaskan persoalan yang sebenarnya terjadi.

Mahfud berpendapat, penguntitan Jampidsus merupakan tindakan yang sangat aneh. Selain itu, Mahfud turut menyorot tugas dan fungsi Densus 88 Polri. Menurut dia, tokoh pendiri Densus 88, Irjen (Purn) Ansyaad Mbai menegaskan bahwa satuan itu fokus mengurus teror, bukan korupsi.

Mahfud lantas mengutip pernyataan Ansyaad, yang pernah mengatakan bahwa anggota-anggota Densus 88 itu tidak bisa melakukan tugas-tugas di luar teror dan terorisme tanpa ada keterangan yang jelas.

Dengan demikian, keberadaan para anggota Densus 88 Polri di lapangan harus jelas masalah maupun surat tugasnya. "Kalau melakukan tugas-tugas itu harus jelas masalahnya apa, surat tugasnya dari siapa, nah ini ada tidak, kalau tidak ada kan gampang. Orangnya kan sudah ditangkap, diinterogasi saja, kan begitu, ini kamu dari mana melakukan itu," ujar Mahfud.

Selain itu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013 itu menegaskan, tugas Densus 88 jelas hanya mengurus persoalan terorisme. Jika ada tugas-tugas yang dilakukan di luar dari penanggulangan terorisme maka ini menjadi bentuk pelanggaran disiplin.

"Bahkan, hal ini bisa masuk kategori pelanggaran disiplin sangat berat. "Ya, pelanggaran disiplin yang sangat berat," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, kasus penguntitan itu memiliki kaitan dengan perebutan pergantian penguasa mafia timah. Mahfud menyebutkan, kondisi itu terjadi seiring pergantian pemerintahan yang dalam waktu dekat akan dilakukan.

"Ini sebenarnya perebutan pergantian owner mafia timah, jadi timah itu selama ini ada owner-nya, penguasa timah, karena rezim politik akan berubah sekarang ini mulai disingkirkan orang-orang yang sekarang menjadi mafia," ujar Mahfud. 

"Lalu, dilakukan dengan cara itu agar orang-orang tertentu bisa ditangkap dan owner mafia ini bisa diganti pada saat pergantian pemerintahan. Ini penjelasannya Ansyaad Mbai," imbuh Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menambahkan, kasus ini tidak bisa diselesaikan hanya secara internal. Mahfud mendesak anggota Densus 88 yang ditangkap harus diinterogasi secara terbuka agar diketahui apa masalahnya dan siapa yang ada di balik semua ini.

Terlebih lagi, tak lama setelah kasus penguntitan sempat ada kendaraan Brimob yang keliling di area Gedung Kejagung. "Harusnya kan ada setiap malam kalau memang mau menjaga keamanan, ini harus dijelaskan kepada masyarakat karena masyarakat itu harus diberi ketenteraman," tandas Mahfud.