KPK Tak Setop Satu Titik Kasus Walkot Suyuti, Direksi Summarecon Agung Jadi Sasaran

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 23 Juni 2022 23:05 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami pihak- pihak yang terlibat dalam kasus mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti soal dugaa suap pengurusan IMB Apartemen Royal Kedhaton, Malioboro, Yogyakarta. Salah satu yang sedang diincar oleh KPK adalah PT Summarecon Agung Tbk (Persero). KPK juga telah memeriksa sejumlah petinggi Summarecon dalam mengusut kasus ini. Salah satunya, Direktur Utama PT Summarecon Agung, Adrianto Pitojo Adhi. Namun kali ini, KPK bakal mengusut keterlibatan para direksi Summarecon terkait kesepakatan menyuap mantan Wali Kota Yogyakarta itu. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan jika kemudian ada perintah atau arahan memberikan suap atau ada kesepakatan sebuah BOD (board of directors atau direksi) atau sebuah perusahaan atau sebuah korporasi, maka para direksi tersebut harus ikut diperiksa. "Kalau kemungkinan ada ternyata ini (perintah atau arahan memberikan suap) adalah perbuatan korporasi ya (meminta pertanggungjawaban hukum) korporasi kan begitu," kata Ali kepada wartawan, Kamis (23/6). Ali melanjutkan bahwa, soal penguatan bukti mengenai dugaan arahan atau perintah jajaran direksi Summarecon untuk menyuap Haryadi Suyuti seiring dengan proses penyidikan sejumlah pihak yang telah dijerat oleh KPK, termasuk Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk (SA), Oon Nusihono. Kata Ali, KPK tidak akan berhenti dalam satu titik dalam proses penyidikan kasus tersebut, tetapi harus mengembangkan informasi dan data keterangan saksi tersebut. "Kalau kemudian bukti permulaan itu cukup menetapkan orang atau pun bahkan koorporasi itu tersangka pasti kami akan naikan proses selanjutnya," ujar Ali. Sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan IMB Apartemen Royal Kedhaton. Selain Haryadi Suyuti, KPK juga menjerat Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta, Nurwidhihartana dan sekretaris pribadi Haryadi, Triyanto Budi Yuwono, serta Vice President Real Estate Summarecon Agung, Oon Nusihono. Dalam kasus ini, Haryadi melalui Triyanto dan Nurwidhihartana diduga menerima suap US$ 27.258 dari Oon untuk memuluskan izin mendirikan bangunan (IMB) apartemen Royal Kedhaton yang digarap anak usaha Summarecon Agung, PT Java Orient Property. [An]

Topik:

KPK PT Summarecon Agung Kasus Suap Walikota Yogyakarta

Berita Sebelumnya

Kasus Suap Walikota Suyuti, KPK Incar Para Direksi PT Summarecon Agung

Berita Selanjutnya

Direksi Summarecon Diduga Sepakat Suap Walkot Suyuti, Pengamat: Gak Mungkin Tanpa Restu Pimpinan

Berita Terkait

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aan)

Dugaan Laporan Fiktif Program MBG Masuk Radar KPK

8 jam yang lalu

Hukum
Eks Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Dirjen Binwasker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Haiyani Rumondang (Foto: Istimewa)

Eks Dirjen Binwasker dan K3 Kemnaker Haiyani Diduga Terima Rp 50 Juta per Minggu, Kini Diperiksa KPK

11 jam yang lalu

Ragam
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini (Foto: Dok MI/Antara Mews)

Hak Jawab Amelia Anggraini soal Pemberitaan Dugaan Korupsi PMT

13 jam yang lalu

Ragam
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem Amelia Anggraini (mantan Anggota Komisi IX DPR RI) (Foto: Tangkap Layar Zoom Meeting pada Kamis 9 Oktober 2025)

Klarifikasi Amelia Anggraini soal Pemberitaan Dugaan Korupsi PMT

19 jam yang lalu

Hukum
Petugas menyiapan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk didistribusikan kepada pelajar di Banda Aceh, Aceh, Jumat (16/5/2025) (Foto: Dok MI/Antara News)

Siapa Bakal Terjerat Dugaan Korupsi MBG

22 jam yang lalu

Hukum
Petugas sekolah membawa menu MBG di Bandung, Jawa Barat (Foto: Ist)

KPK Usut Modus Dugaan Korupsi MBG Rp 10 M

9 Oktober 2025 22:29 WIB