Tarif AS Mencekik, DPR Desak RI Dorong WTO Perbaiki Perdagangan Global

Jakarta, MI - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah strategis di level global guna merespons kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) terhadap produk Indonesia yang mencapai 32 persen.

Dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (4/4/2025), Said menilai kondisi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. 

Ia merekomendasikan agar pemerintah aktif mendorong World Trade Organization (WTO) untuk melakukan reformasi guna menyehatkan sistem perdagangan internasional yang dinilainya semakin tidak adil.

“Merespons situasi ini, saya menyarankan pemerintah mengambil langkah inisiatif, antara lain melalui WTO untuk mengambil kebijakan penyehatan perdagangan global agar lebih adil dan menopang pertumbuhan ekonomi global secara berkelanjutan,” ujar Said.

Said menyatakan bahwa, langkah sepihak AS berpotensi memicu depresi perekonomian global. Seharusnya kebijakan ekonomi perlu diarahkan untuk kepentingan masyarakat global guna mendapatkan kesejahteraan, bukan hanya berfokus pada kepentingan negara adidaya.

“Indonesia perlu mengajak dunia pada tujuan dibentuknya WTO untuk prinsip perdagangan non diskriminasi, membangun kapasitas perdagangan internasional, transparan, dan perdagangan bebas, serta sebagai forum penyelesaian sengketa perdagangan internasional,” tuturnya.

Said juga merekomendasikan Pemerintah Indonesia agar memperkuat perekonomian domestik. Adapun upaya yang perlu dilakukan adalah menjaga produk ekspor Indonesia dalam pasar internasional.

Pemerintah disarankan untuk segera mencari alternatif pasar ekspor jika produk-produk Indonesia mengalami hambatan akibat kebijakan tarif tinggi yang membuat harga menjadi kurang bersaing. Langkah ini penting guna menjaga keberlanjutan surplus neraca perdagangan.

Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan implementasi kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri benar-benar terlaksana dan dipatuhi oleh para eksportir, sebagai upaya memperkuat cadangan devisa nasional.

Tak kalah penting, penguatan kebijakan lindung nilai (hedging) untuk kebutuhan pembayaran impor oleh para importir juga dinilai perlu untuk diperhatikan guna menjaga stabilitas ekonomi.

Lebih lanjut, langkah lainnya yaitu memperluas dan memperdalam skema billatral currency swap oleh para mitra dagang strategis Indonesia untuk mengurangi kebutuhan pembayaran valas yang bertumpu pada dolar AS.

Tak hanya itu, perlunya menyiapkan seperangkat kebijakan kontra cyclical pada sisi fiskal untuk membantu dunia usaha menghadapi ketidakpastian global dan melandainya perekonomian domestik, namun tetap dengan menjaga kesehatan fiskal pemerintah.

Pasar saham dan sektor keuangan nasional juga dinilai perlu diperkuat agar semakin inklusif. Hal ini dapat dilakukan melalui perbaikan infrastruktur serta penyempurnaan kebijakan, sehingga daya tarik pasar Indonesia tetap terjaga di mata investor global.

Di sisi lain, Said juga menekankan pentingnya strategi komunikasi pemerintah. Ia menyarankan agar pemerintah membangun komunikasi publik yang terpercaya, dialogis, dan komunikatif. 

Dengan begitu, pelaku usaha dapat merujuk pada informasi yang akurat dan terpercaya sebagai dasar pengambilan keputusan di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.