China Buka Suara soal Polemik Utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung

Jakarta, MI - Pemerintah China, melalui Kementerian Luar Negeri, akhirnya menanggapi isu yang berkembang terkait utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. 

China menegaskan bahwa proyek kerja sama tersebut berjalan lancar dan memberikan dampak ekonomi positif bagi Indonesia, di tengah sorotan publik mengenai kemungkinan restrukturisasi pembiayaan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyampaikan tanggapan itu usai munculnya laporan media yang menyebut pemerintah Indonesia tengah melakukan negosiasi ulang utang dengan China akibat tekanan finansial proyek tersebut.

"Sudah dua tahun sejak kereta cepat Jakarta-Bandung secara resmi beroperasi. Selama dua tahun terakhir, kereta api telah mempertahankan operasi yang aman, tidak terhambat, dan tertib," ujar Guo Jiakun dalam konferensi pers reguler, Senin (20/10/2025).

Guo mengatakan bahwa proyek ini telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang, dengan arus penumpang yang terus meningkat. Hal ini telah membawa manfaat yang baik bagi warga.

"Manfaat ekonomi dan sosialnya terus dilepaskan, menciptakan sejumlah besar lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur. Ini telah diakui dan disambut baik oleh berbagai sektor di Indonesia," tuturnya.

Ia juga menekankan, penilaian proyek kereta cepat tidak boleh hanya didasarkan pada angka-angka keuangan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan manfaat publik dan hasil komprehensifnya. Dalam hal ini, China menyatakan kesiapan penuh untuk bekerja sama dengan Indonesia.

"China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk terus memfasilitasi operasi kereta cepat Jakarta-Bandung yang berkualitas tinggi sehingga proyek tersebut akan memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia serta meningkatkan konektivitas di kawasan," kata Guo.

Isu beban utang proyek Kereta Cepat terus menjadi perhatian publik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tampil sebagai sosok utama yang menolak tegas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutupi kewajiban utang proyek yang menelan biaya sekitar US$ 7,26 miliar atau setara Rp119,79 triliun.

Purbaya berulang kali menekankan bahwa tanggung jawab utang tersebut sepenuhnya berada di tangan BUMN, bukan APBN. 

Ia optimistis perusahaan yang ditugaskan, terutama Danantara (PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero)/KAI, mampu mengatasi beban utang tersebut. Menurut Purbaya, dividen yang dihasilkan BUMN sudah cukup untuk membayar angsuran utang Kereta Cepat.

Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia dan China telah mencapai kesepakatan untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan proyek KCJB, dengan kemungkinan memperpanjang tenor pembayaran hingga 60 tahun.