Laksanakan Perintah Prabowo, Kejagung Siap Tindak Tegas Praktik Beras Oplosan

Jakarta, MI - Kejaksaan Agung (Kejagung) siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, untuk menindak pengusaha beras culas. Arahan ini terkait maraknya beras oplosan, yang beredar di masyarakat.

"Kejaksaan sebagai penegak hukum siap menindaklanjuti arahan Presiden RI," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, dikutip Selasa (22/7/2025).

Pihaknya, kata dia, juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Polri dan Kementerian Pertanian, untuk melaksanakan penegakan hukum. 

"Koordinasi dilakukan guna melancarkan tugas dan memastikan kewenangan sesuai aturan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin, untuk menindak tegas praktik pengoplosan beras yang merugikan negara dan masyarakat.

Menurut Prabowo, mengoplos beras biasa dan menjualnya sebagai beras premium adalah penipuan.

"Ini penipuan, ini adalah pidana. Saya minta Jaksa Agung dan Kapolri usut dan tindak, ini pidana," kata Prabowo di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

Presiden yakin Jaksa Agung dan Kapolri memiliki loyalitas terhadap bangsa dan rakyat Indonesia, serta terhadap kedaulatan negara.

Selama masih memiliki kesempatan, lanjut Prabowo, pejabat negara harus berada di barisan yang membela kebenaran, keadilan, dan kepentingan rakyat.

"Jaksa Agung dan Kapolri, saya yakin saudara setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia, saya yakin kau setia kepada kedaulatan bangsa Indonesia," ujarnya.

"Usut, tindak. Kita tidak tahu berapa lama kita masih di bumi ini, bisa sewaktu-waktu kita dipanggil Yang Maha kuasa. Lebih baik sebelum dipanggil, kita membela kebenaran dan keadilan, kita bela rakyat kita," sambungnya.

Berdasarkan laporan yang diterima, kata dia, potensi kerugian akibat pengoplosan beras ini diperkirakan mencapai Rp100 triliun per tahun,dan dinikmati segelintir kelompok usaha.

Kerugian tersebut, dinilai berdampak langsung terhadap kemampuan negara dalam membiayai sektor-sektor vital, seperti pendidikan.

Prabowo menyebut, anggaran untuk perbaikan sekolah saat ini hanya cukup untuk memperbaiki sekitar 11.000 sekolah, dengan dana sebesar Rp19 triliun.

Sementara jika kebocoran sebesar Rp100 triliun per tahun dapat dihentikan, maka perbaikan terhadap lebih dari 100.000 sekolah setiap tahun bisa dilakukan.

"Kita punya 330.000 sekolah, dalam tiga setengah tahun kita akan perbaiki semua sekolah di seluruh Indonesia, bayangkan. Saudara-saudara, ini yang kita anggap sabotase ekonomi Indonesia, menikam rakyat dari belakang dan ini kita harus hentikan," ungkapnya.

Presiden juga menerima laporan bahwa praktik pengoplosan beras, bukan hal baru dan telah beberapa kali ditindak. 

Namun, praktik tersebut kembali muncul dan terjadi secara berulang, mirip dengan pola yang pernah terjadi dalam distribusi minyak goreng.

"Sama dengan apa itu minyak goreng ya, botol dikurangi 10 persen, 20 persen. Besar loh 20 persen. Dari sekian juta ton, ini dari sekian juta ton juga beras diambil seperti ini," tandasnya.