DPR Desak Pertamina Bersih-Bersih Usai Terbongkarnya Mega Skandal Korupsi Minyak Mentah

Jakarta, MI -  Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengungkap dugaan megaskandal korupsi dalam tata kelola minyak mentah di tubuh Pertamina.

Langkah ini mendapat apresiasi luas, termasuk dari Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Rivqy Abdul Halim.

Ia menilai kasus ini menjadi momentum bagi Pertamina untuk melakukan pembenahan menyeluruh, terutama setelah menjadi bagian dari super holding Danantara.

“Kami mengapresiasi Kejagung yang berhasil membongkar praktik korupsi yang masuk klasifikasi mega skandal. Ini bukan kasus kecil, tetapi terstruktur dan masif dalam beberapa tahun terakhir. Harus ada pembenahan total di Pertamina, apalagi ini aset unggulan Danantara,” ujar Rivqy Abdul Halim,  Kamis  (27/2/2025).

Gus Rivqy itu menilai,  akar masalahnya terletak pada mentalitas koruptif serta lemahnya pengawasan. Ia menegaskan bahwa pengawasan yang lebih ketat harus diterapkan agar praktik serupa tidak terulang.

"Apalagi dugaan korupsi ini kemungkinan besar sudah berlangsung sejak 2018 hingga 2023,” katanya.

Gus Rivqy juga mengungkapkan bahwa Komisi VI DPR akan kembali memanggil PT Pertamina (Persero) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna meminta klarifikasi terkait kasus ini. 

"Kami ingin tahu langkah konkret apa yang akan dilakukan Pertamina. Jangan sampai kasus serupa terjadi lagi di masa depan. Harus ada perbaikan sistem agar Pertamina benar-benar menjadi perusahaan unggulan yang mengelola energi nasional dengan baik,” ujarnya.

Politisi PKB ini menekankan bahwa skandal ini harus segera ditangani agar tidak berdampak lebih luas terhadap kinerja Pertamina maupun pendapatan negara. Transparansi dalam tata kelola perusahaan dan pengawasan ketat dari hulu hingga hilir menjadi solusi yang wajib diterapkan.

“Kasus ini bukan hanya soal angka kerugian negara, tapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap Pertamina. Kalau tidak ada langkah tegas, citra perusahaan bisa semakin terpuruk,” tambahnya.

Gus Rivqy  juga menyoroti pentingnya klarifikasi mengenai isu perbedaan kadar RON antara Pertalite dan Pertamax yang sempat ramai di masyarakat.

Menurutnya, kepercayaan publik terhadap Pertamina bisa semakin tergerus jika tidak ada penjelasan yang transparan dan berbasis data.

“Publik marah karena ada informasi bahwa Pertamax yang mereka beli ternyata hanya memiliki RON 90, setara Pertalite. Mereka merasa tertipu. Kalau ini dibiarkan, kepercayaan terhadap SPBU Pertamina bisa hilang. Maka, isu ini harus diluruskan dengan bukti valid,” katanya.***