DPR Desak KKP Maksimalkan Potensi Kelautan untuk Pariwisata dan Investasi

Jakarta, MI – Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan potensi kelautan yang luar biasa. Namun, pemanfaatannya masih jauh dari maksimal.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Rina Sa'adah, mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk lebih kreatif dalam mengelola sektor ini, terutama sebagai destinasi pariwisata unggulan.

Rina menegaskan, bahwa sektor kelautan harus menjadi prioritas utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis maritim.

"Saya mendukung penuh KKP untuk tetap optimis dan istiqomah dalam melaksanakan program ekonomi biru, yang telah menjadi ikon kinerja pemerintah dan KKP," ujar Rina, Jumat (28/2/2025).

Meskipun anggaran sedang diperketat akibat efisiensi, Rina meminta KKP tetap mencari cara inovatif agar program tetap berjalan efektif.

Salah satunya dengan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan.

"Jika pada 2024 KKP mampu mengumpulkan PNBP sebesar Rp 2,4 triliun, bagaimana dengan 2025? Apakah ada target yang lebih tinggi?" tanyanya.

Tak hanya itu, Rina juga meminta Menteri KKP menjelaskan secara rinci sumber-sumber PNBP yang menjadi target kementerian.

Menurutnya, keterbukaan ini penting agar masyarakat bisa memahami kontribusi sektor kelautan terhadap penerimaan negara.

Ia menyoroti pentingnya investasi dalam sektor kelautan dan perikanan. Dengan adanya efisiensi anggaran, kementerian harus semakin kreatif dalam menggaet investor untuk mempercepat pengembangan sektor ini.

"Kami ingin tahu, apakah ada potensi pariwisata di sektor kelautan yang menjadi fokus kementerian sebagai target investasi?" tanya Rina.

Ia juga mengingatkan ancaman dari strategi pariwisata negara lain, seperti Thailand, yang menggagas konsep "enam negara satu tujuan".

Menurutnya, Indonesia harus segera melakukan langkah strategis agar tidak kalah bersaing dalam menarik wisatawan.

"Sektor pariwisata di Indonesia, khususnya kelautan, harus diperkuat. Ini menjadi tugas Pak Menteri KKP, bagaimana menarik kembali sektor kelautan agar lebih kompetitif," pungkasnya. ***