Legislator Minta Kementerian PU Dalami Penyebab Banjir di Jabodetabek

Jakarta, MI - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras meminta semua pihak untuk melakukan pengoptimalan antisipasi penanganan bencana banjir di Jabodetabek dalam bentuk mitgasi.

"Tentu kita akan meminta BMKG untuk memberikan informasi dini kepada seluruh masyarakat khususnya di Jabodetabek tentang kondisi cuaca yang akan datang. Dan saya kira BMKG saat ini sudah cukup maksimal bekerja dengan memberikan SMS blast ya, kepada warga Jakarta dan kita ingin supaya lebih dioptimalkan lagi dalam bentuk mitigasi," kata Andi, Selasa (4/3/2025).

Andi meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk melakukan pendalaman terkait penyebab bencana banjir yang melanda wilayah Jabodetabek ini, agar kedepannya dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kembali hal serupa.

"Kalau penyebab banjir yang disebabkan oleh sungai-sungai yang berada di wilayah Kementerian PU, tentu kami akan meminta PU ataupun Dirjen SDA untuk segera mengambil langkah-langkah konkret supaya bencana banjir tersebut bisa kita minimalisir," katanya.

"Apa betul juga bahwa banjir ini kan tidak semata-mata karena posisi hujan deras yang ada di Jabodetabek. Tetapi, tentu yang juga harus kita antisipasi adalah banjir kiriman yang bisa terjadi di daerah Jabodetabek. Oleh karena itu, memang kita akan meminta agar SDA bisa lebih memitigasi bencana banjir yang bisa terjadi di Jabodetabek," lanjutnya.

Andi juga meminta Kementerian PU untuk melakukan kordinasi dengan Dinas PU Provinsi DKI untuk melakukan mitigasi di daerah terdampak agar dapat mengantisipasi banjir kiriman serupa.

"Tentu kita akan meminta Kementerian PU untuk berkoordinasi dengan dinas PU provinsi atau DKI jadi wilayah-wilayah mana yang terdampak ini supaya bisa diantisipasi. Kadang bisa saja yang terjadi sumbatan-sumbatan saluran, ini kan kesadaran masyarakat kita juga sebenarnya masih sangat minim sehingga membuang sampah di sembarang tempat itu tidak mereka tidak membayangkan dampak yang terjadi," jelasnya.

Andi mengatakan Komisi V akan memanggil kementerian terkait jika dianggap tidak bekerja secara maksimal dalam melakukan penanganan serta antisipasi bencana banjir ini.

"Pemberitahuan secara nonformal sudah kami sampaikan tentunya setiap kalau ada kejadian-kejadian seperti ini berkoordinasi cukup walaupun RDP minimal komunikasi awal ya sudah kami sampaikan," ungkapnya.

"Tapi kalau memang dianggap perlu apabila penanganannya tidak maksimal kita akan mengundang kembali. Jangan sampai tidak ada action ya, antisipasi bencana banjir ini," ujarnya.