Anis Byarwati Tegaskan Pentingnya Pertahankan QRIS dan GPN: Jangan Korbankan Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Jakarta, MI  - Di tengah sorotan Amerika Serikat terhadap sistem pembayaran nasional, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, angkat bicara soal pentingnya mempertahankan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai simbol kedaulatan ekonomi Indonesia.

“Jangan sampai kedaulatan ekonomi dan keuangan yang sudah kita bangun susah payah harus kita korbankan demi kepentingan negara tertentu,” tegas Anis saat menanggapi laporan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR), Rabu (24/4/2025).

USTR dalam National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang dirilis 31 Maret lalu, menyoroti beberapa hambatan perdagangan, termasuk keberadaan sistem GPN dan QRIS yang dinilai belum terbuka terhadap masukan stakeholder internasional. “Stakeholder internasional tidak diberitahu potensi perubahan akibat kebijakan ini dan tidak diberi kesempatan untuk memberi pandangan terhadap sistem tersebut,” tulis laporan USTR.

Menanggapi hal ini, Anis yang juga Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan menegaskan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Indonesia, khususnya dalam negosiasi tarif dagang dengan pemerintah AS. Ia berharap proses ini menghasilkan kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.

“Negosiasi yang dilakukan oleh Pemerintah harus menghasilkan solusi win-win. Kita harus menghormati kedaulatan ekonomi masing-masing negara. Negosiasi ini harus setara dan tidak boleh merugikan kepentingan nasional kita,” ujarnya.

QRIS, menurut Anis, merupakan inovasi penting yang diluncurkan Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) sejak 2019. Standar QR code ini telah memudahkan jutaan transaksi digital, terutama di masa pandemi.

“Keberadaan QRIS sudah banyak membantu pelaku usaha, dari kafe, toko, pedagang kaki lima, sampai pengelola parkir dan lembaga donasi. QRIS memungkinkan transaksi tanpa kontak fisik yang cepat dan efisien,” jelasnya.

Sementara itu, GPN yang diluncurkan pada 2017, merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai kanal pembayaran elektronik di Indonesia. Anis menilai GPN sebagai langkah strategis dalam mewujudkan sistem pembayaran nasional yang aman, andal, dan terjangkau.

“Kerja keras BI melahirkan GPN perlu terus dijaga dan dipertahankan. GPN telah banyak membantu masyarakat dalam bertransaksi lintas bank melalui ATM dan EDC secara lebih mudah dan efisien,” katanya.

Legislator asal Jakarta Timur ini menegaskan bahwa baik QRIS maupun GPN merupakan buah karya anak bangsa yang mencerminkan semangat kemandirian ekonomi. “Kita tidak boleh gentar dengan tekanan dari luar. QRIS dan GPN harus dipertahankan sebagai bentuk nyata kedaulatan ekonomi Indonesia,” tutupnya. ***