Kemendagri Bertindak: Bentuk Satgas Khusus Basmi Preman dan Ormas Nakal


Jakarta, MI - Pemerintah kini mengambil langkah serius dalam memberantas aksi premanisme dan organisasi masyarakat (ormas) yang melanggar hukum.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memerintahkan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk tidak ragu menindak para pelanggar aturan tersebut.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyampaikan bahwa pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas. Satgas ini berada di bawah komando Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan.
Ia menyampaikan bahwa satgas tersebut ditugaskan untuk menindak seluruh preman dan ormas yang bermasalah di seluruh Indonesia.
"Fokus satgas ini adalah pada deteksi dini, kemudian cegah dini, penindakan, dan juga penegakan hukum,” ujarnya di Jakarta, Jumat (30/5/2025).
Bima juga mengatakan bahwa saat ini, Kemendagri terus melakukan evaluasi dan meminta agar Satgas di daerah proaktif menampung aduan masyarakat terkait pelanggaran oleh ormas.
Ia menjelaskan, sanksi yang akan diberikan kepada preman dan ormas yang bermasalah yaitu sanksi administratif, pidana hingga pembubaran izin ormas tersebut.
"Ormas yang secara administratif memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kemendagri dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin apabila melanggar aturan," tegasnya.
Sementara itu, lanjut Bima, bagi ormas yang telah terdaftar sebagai badan hukum dan yayasan atau perkumpulan di Kementerian Hukum, Satgas dapat merekomendasikan penindakan kepada kementerian tersebut berupa pencabutan status badan hukum.
"Jadi yang ingin kami sampaikan adalah perangkat hukumnya sudah ada, kemudian aturannya sudah jelas. Tinggal semuanya dikembalikan lagi kepada para aparat di tingkatannya masing-masing,” tutupnya.
Topik:
kemendagri ormas satgas-terpaduBerita Sebelumnya
Hindari Macet! Ganjil Genap dan One Way Diterapkan di Jalur Puncak
Berita Selanjutnya
Waspada! Covid-19 Kembali Mengintai, Kemenkes Keluarkan Surat Edaran
Berita Terkait

Wamendagri Resmi Tutup Retreat Kepala Daerah Gelombang II di IPDN Jatinangor
26 Juni 2025 19:25 WIB

Tegaskan Klaim, Bupati Tulungagung Sambangi Kemendagri soal 13 Pulau yang Disengketakan
24 Juni 2025 15:54 WIB

Wamendagri Resmi Buka Retreat Kepala Daerah Gelombang II di IPDN Jatinangor
22 Juni 2025 15:57 WIB

Usai Polemik Aceh, Trenggalek dan Tulungagung Terlibat Sengketa 13 Pulau
22 Juni 2025 15:01 WIB