Pantas UGM Nolak! Katanya hanya Konpres Tokoh Nasional, Malah Peluncuran Buku “Jokowi’s White Paper” Karya Roy Suryo Cs

Jakarta, MI - Universitas Gadjah Mada (UGM) buka suara soal dugaan sabotase acara launching buku Jokowi's White Paper Senin (18/8/2025). Bahwa, UGM memastikan, acara yang disebut-sebut digelar pada pukul 14.00 hingga 17.00 WIB itu bukan kegiatan resmi UGM.

“UGM membenarkan bahwa UC Hotel tidak memfasilitasi kegiatan tersebut,” kata Juru Bicara UGM, I Made Andi Arsana, Rabu (20/8/2025).

UGM menyebut ada dua alasan utama pembatalan, yaitu prosedural dan politis. Dari sisi prosedur, proses pemesanan ruang tidak sesuai aturan yang berlaku di unit usaha UGM. 

Dari sisi politik, acara itu dianggap kental nuansa politis dan dikaitkan dengan isu yang melibatkan mantan Presiden Jokowi. “UGM tidak ingin melibatkan diri karena tidak terkait langsung dengan kampus,” kata I Made.

Dalam penjelasannya, UGM membeberkan kronologi pemesanan. Pada 17 Agustus 2025 pukul 13.25 WIB, seseorang bernama Aida menghubungi bagian pemasaran UC Hotel untuk memesan ruang pertemuan.

Aida menyebut acaranya adalah “Konferensi Pers Tokoh Nasional Hadiah Kemerdekaan RI ke-80”. Namun saat ditanya detail, Aida menjawab bahwa acara hanya pertemuan kecil panitia untuk persiapan HUT Kemerdekaan.

Disebut bahwa Aida juga menyebut Ketua Panitia, Bangun Sutoto, akan datang bersama pihak Keamanan Internal UGM. Nyatanya, hingga H-1 acara, tidak ada kehadiran maupun konfirmasi lanjutan. 

Aida sempat mengirimkan bukti transfer sebagai uang muka. Dana itu akhirnya dikembalikan karena acara berbeda dari keterangan awal. UGM mengaku menerima berbagai informasi kredibel, termasuk undangan yang beredar di media sosial.

Dari sana terungkap bahwa agenda sebenarnya adalah peluncuran buku berjudul “Jokowi’s White Paper” karya Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dokter Tifauzia Tyassuma dengan tebal lebih dari 500 halaman.

Bagi UGM, informasi tersebut makin memperkuat alasan penolakan. “Acara ini bernuansa politis dan berbeda dengan pemesanan awal. Secara administratif hal itu cukup untuk menjadi dasar pembatalan,” katanya.

Meski demikian, UGM menegaskan tetap menghormati aspirasi setiap warga negara. Hanya saja, penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan cara dan prosedur yang benar.

“UGM mendukung keterbukaan dalam pertukaran gagasan. Tetapi acara ini sejak awal tidak transparan dan berpotensi menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu,” pungkasnya.