Pemprov Malut Dikejar Deadline

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 29 Agustus 2025 01:16 WIB
Kantor Gubernur Maluku Utara. Foto: Dok MI/Jainal Adaran
Kantor Gubernur Maluku Utara. Foto: Dok MI/Jainal Adaran

Sofifi, MI - Wagub Malut, Sarbin Sehe, menegaskan pentingnya percepatan realisasi anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Penegasan ini disampaikan usai dirinya memimpin rapat evaluasi bersama sejumlah OPD, di antaranya Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Nakertrans, serta Dinas Koperasi dan UMKM, pada Kamis (28/8) di Kantor Gubernur Malut, Sofifi.

Menurut Sarbin, capaian realisasi anggaran di sejumlah OPD masih jauh dari harapan. Rata-rata, pelaksanaan anggaran masih berada di bawah angka 30 persen. Kondisi tersebut dinilai harus segera ditangani agar program Pemprov Malut tidak terhambat.

“Hasil evaluasi pelaksanaan anggaran di masing-masing OPD, tadi ada Dinas Sosial, Bappeda, dan Dinas Koperasi dan UMKM. Intinya dipercepat pelaksanaan anggaran agar realisasinya bisa naik terus dan standar pelaksanaan anggarannya bisa terpenuhi,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, dari hasil evaluasi, terdapat OPD yang realisasi anggarannya baru mencapai 27–28 persen, sementara yang tertinggi hanya menyentuh angka 34 persen. “Rata-ratanya di bawah 30 persen. Saya berharap pelaksanaan anggaran ini dipercepat agar target bisa dicapai sesuai rencana,” lanjutnya.

Sarbin menjelaskan rendahnya serapan anggaran disebabkan oleh berbagai kendala teknis, salah satunya belum lengkapnya dokumen administrasi yang menjadi syarat standar pelaksanaan anggaran. Selain itu, proses pengadaan yang masih dalam tahap lelang juga turut mempengaruhi keterlambatan.

“Kendalanya karena belum memenuhi standar pelaksanaan anggaran. Harus siapkan dokumen, perencanaan, dan data yang divalidasi lagi. Hampir sebagian laporan itu masih on process, pengadaannya sementara lelang. Mudah-mudahan di awal atau akhir September pelaksanaannya sudah mulai jalan,” jelasnya.

Meski demikian, Sarbin menilai kondisi tersebut masih tergolong normal, mengingat sebagian besar kegiatan Pemprov Malut tahun ini berupa pengadaan fisik yang biasanya berjalan di semester kedua. Namun, ia tetap mengingatkan agar OPD tidak menunda pekerjaan hingga mendekati akhir tahun.

“Hampir semua kegiatan kita pengadaan. Jadi posisi di September masih normal, yang fisiknya sebagian sudah mulai. Kita berharap ada percepatan serius yang dilakukan agar betul-betul bisa maksimal pelaksanaan anggarannya,” tutup Sarbin. (Jainal Adaran)

Topik:

Maluku Utara