Pemprov Malut Pastikan Pembangunan Sofifi jadi Prioritas

Sofifi, MI - Wagub Malut, Sarbin Sehe, menegaskan bahwa masa depan pembangunan ibu kota provinsi di Sofifi sangat bergantung pada penguatan konektivitas antardaerah. Hal itu disampaikannya menanggapi aksi yang digelar oleh Front Aliansi Masyarakat Sofifi, di halaman Kantor Gubernur Malut, Sofifi, Senin (10/11).

Aksi tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti aspirasi terkait pemekaran Sofifi sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB). Massa mendesak Gubernur Sherly Tjoanda dan Wagub Sarbin Sehe agar mengalokasikan anggaran APBD bagi pembangunan ibu kota provinsi di Sofifi.

Mereka menilai, alasan Pemprov Malut yang mengaitkan pembangunan Jalan Trans Kie Raha dengan persoalan rentang kendali dianggap tidak tepat dan justru merugikan keuangan daerah.

Menanggapi hal itu, Wagub Sarbin menegaskan bahwa dirinya bersama Gubernur Sherly Tjoanda melihat Sofifi sebagai simbol masa depan Malut yang harus dibangun dengan pendekatan konektivitas, bukan lagi dengan perdebatan politik.

“Pemerintah Provinsi, Ibu Gubernur Sherly Tjoanda dan saya khususnya, melihat bagaimana Sofifi untuk masa depan. Kita tidak lagi urusan soal politik. Urusan soal politik, kita apresiasi pemerintah pusat sudah memberikan kita dua undang-undang, Undang-Undang 1999 dan Undang-Undang 2003,” ujar Sarbin.

Mantan Kakanwil Kemenag Sulut itu menambahkan bahwa orientasi pemerintahan saat ini bukan lagi pada tarik menarik politik, melainkan pada kerja konkrit untuk mengisi pembangunan di Sofifi serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.

“Makanya, untuk urusan politik kita sudah tidak lagi berurusan dengan politik. Urusan kita adalah mengisi pembangunan Sofifi dan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” jelasnya.

Sarbin menilai bahwa Sofifi membutuhkan konektivitas yang kuat sebagai faktor utama penggerak pembangunan wilayah. Menurutnya, keberadaan infrastruktur yang memadai akan membuka akses ekonomi, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong tumbuhnya pusat-pusat aktivitas baru yang berpotensi mempercepat kemajuan ibu kota provinsi Malut tersebut.

Ia juga menekankan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam membangun Sofifi. Beban pembiayaan infrastruktur dan biaya operasional yang besar memerlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun sektor swasta. Dengan sinergi yang terbangun, pembangunan Sofifi diharapkan berjalan lebih efisien dan berkelanjutan.

“Sofifi ini membutuhkan konektivitas. Pembangunan tidak selamanya dibangun oleh pemerintah, karena biaya pemerintah juga besar, baik itu jalan maupun operasional. Itu besar sebagai bagian dari penyelenggara negara yang harus difasilitasi oleh negara, dan selama ini itu terjadi,” ujarnya.

Sarbin menegaskan, konektivitas menjadi poros utama pembangunan masa depan Sofifi. Ia mencontohkan proyek strategis seperti Jalan Kie Raha sebagai salah satu infrastruktur vital yang menopang integrasi wilayah.

“Karena itu, Sofifi untuk masa depan membutuhkan konektivitas. Poros pembangunannya ada di situ, maka jalan Kie Raha dan yang lain menjadi penting. Konektivitas tidak berdiri sendiri,” tandasnya.

Selain menyoroti persoalan konektivitas, Sarbin Sehe juga menekankan pentingnya penerapan manajemen talenta bagi ASN sebagai upaya meningkatkan efektivitas birokrasi dan kualitas pembangunan daerah. Menurutnya, tata kelola ASN yang baik menjadi fondasi bagi terciptanya pemerintahan yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan di era modern.

Orang nomir dua di Pemprov Malut ini menilai, penerapan sistem manajemen talenta akan membantu pemerintah daerah dalam menempatkan ASN sesuai kompetensi, pengalaman, serta potensi yang dimiliki. Dengan demikian, kebijakan pembangunan dapat dijalankan lebih tepat sasaran dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat.

Sarbin menambahkan bahwa Pemprov Malut telah memiliki basis data manajemen talenta ASN yang lengkap dan siap digunakan. Hal ini diharapkan dapat memudahkan pemerintah dalam melakukan rotasi, promosi, maupun penugasan lintas wilayah, sehingga mobilitas dan produktivitas ASN dapat terus ditingkatkan demi mendukung kinerja pemerintahan secara menyeluruh.

“Sekarang sudah ada manajemen talenta. Data-data manajemen talenta kan sudah ada, tinggal kapan saja Ibu Gubernur mau memakainya. Karena ASN ini, kan, hari ini bisa bertugas di Aceh, dan dari Aceh bisa bertugas di Maluku Utara. Itu tugas ASN,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sarbin Sehe menjelaskan bahwa dirinya baru saja menyelesaikan rapat koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Rapat tersebut membahas pelaksanaan audit terhadap penggunaan anggaran di tingkat Pemprov Malut, termasuk evaluasi atas sejumlah program strategis yang dibiayai melalui APBD maupun transfer dari pemerintah pusat.

Upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemprov Malut untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui kerja sama dengan BPKP, pemerintah berharap proses audit dapat memberikan masukan konkret guna memperbaiki sistem pengelolaan anggaran serta memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Saya baru selesai rapat dengan BPKP untuk audit pelaksanaan anggaran, termasuk soal transfer pusat ke daerah,” kata Sarbin.

Dia menjelaskan bahwa BPKP saat ini sedang memperdalam audit terhadap sejumlah instansi teknis di lingkungan Pemprov Malut. Fokus audit akan diarahkan pada empat instansi utama, yaitu Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas PUPR.

“Mempertajam oleh BPKP kurang lebih dua atau tiga minggu ke depan, untuk fokus di empat instansi: BKD, Kesehatan, Pendidikan, dan PUPR. Hasil auditnya belum disampaikan, masih tanggal 30 November kalau tidak salah,” pungkasnya. (Jainal Adaran)