Kornas GBK Desak DPR Segera Bentuk Pansus Haji

Jakarta, MI - Koordinator Nasional Gerakan Biru Kuning (GBK), Dewa Micko mendesak DPR untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji dalam rangka menanggapi berbagai kendala yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.

Menurut Dewa, permasalahan penyelenggaraan haji ini terus berulang, dan yang paling parah ada di tahun 2024 ini.

"Dalam setiap penyelenggaraan ibadah haji, kami melihat banyak kendala terutama terkait dengan penginapan, pelayanan makanan, transportasi, dan kesehatan. Ini selalu terjadi pengulangan, tak bisa didiamkan," kata Dewa Micko kepada awak media di Jakarta, Jumat (21/6/24). 

Selain itu, Dewa juga menyoroti adanya indikasi jual beli kuota haji oleh beberapa travel.

"Kami prihatin dengan adanya indikasi jual beli kuota haji oleh beberapa travel, hal ini tidak bisa dibiarkan, ini harus dipansus-kan," ungkapnya.

Dewa mengingatkan, Pansus Haji ini jangan dianggap sebagai hal yang politis, tetapi untuk perbaikan agar masalah tidak terulang lagi. 

"Kami tidak ingin masalah-masalah ini terulang lagi di masa mendatang. Pansus Haji bukanlah hal politis, melainkan langkah konstruktif untuk perbaikan," tegasnya.

"Ke depan, kami Gerakan Biru Kuning akan melapor ke Fraksi PKB soal carut marut haji 2024 ini," ujarnya.

Dewa juga meminta kepada DPR RI untuk memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut indikasi adanya penyelewengan dana haji.

"Kalau ada indikasi penyelewengan, kami minta DPR beri rekom ke KPK untuk diusut tuntas," ujarnya. 

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mendesak agar semua temuan permasalahan ihwal penyelenggaraan ibadah haji 2024 segera ditindaklanjuti. Ia mendorong dibentuknya Panitia Khusus haji DPR atau Pansus Haji. 

Menurut Gus Muhaimin, hampir semua masalah yang ditemukan merupakan pengulangan dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk masalah transportasi, katering, dan tenda bagi jamaah.

"Agar kesalahan yang sama tidak terulang, temuan-temuan Timwas Haji DPR RI harus ditindaklanjuti melalui panitia khusus (pansus)," kata Muhaimin kepada wartawan, Kamis (20/6/24).

Pansus Haji, kata Gus Muhaimin, akan membedah semua persoalan perihal penyelenggaraan haji dan mencari solusi agar masalah serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Ia berharap agar Pansus Haji bisa segera direalisasikan dan tidak menguap di tengah jalan, mengingat pentingnya pansus ini untuk perbaikan pelayanan dan penyelenggaraan haji di masa mendatang. "Pansus ini penting untuk perbaikan pelayanan dan penyelenggaraan haji berikutnya," kata dia.

Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya juga menyatakan menyiapkan pansus untuk mengevaluasi pelaksanaan Ibadah Haji 2024.

"Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR berencana membentuk pansus untuk mengevaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2024," kata Puan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (17/6/24).