DPR Harap Jenderal Jebolan Lemhanas jadi Wasrik di Kementerian: Bantu Presiden Berantas Korupsi

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 25 November 2024 21:24 WIB
Suasana rapat bersama Komisi I DPR RI dengan Kementerian Pertahanan, Senin (25/11/2024) (Foto: Dok MI/Kemhan)
Suasana rapat bersama Komisi I DPR RI dengan Kementerian Pertahanan, Senin (25/11/2024) (Foto: Dok MI/Kemhan)

Jakarta, MI - Anggota Komisi I DPR, Yoyok Riyo Sudibyo berharap Jenderal TNI jebolan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) agar menjadi  Tim Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) di Kemeterian Pertahanan maupun non pertahanan. Hal ini disampaikan Yoyok saat rapat bersama Kementerian Pertahanan, Senin (25/11/2024).

Turut hadir dalam rapat kerja yaitu para Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anggota Komisi I DPR RI, Panglima TNI, Wamenhan, Kepala Staf Angkatan, Wakasad, Sekjen Kemhan, dan Irjen Kemhan

Awalnya, Yoyok menyinggung soal jenderal TNI yang banyak menganggur saat rapat bersama Menhan Sjafrie dan Panglima TNI Agus Subiyanto itu.

"Yang pertama Pak pimpinan ini perlu diketahui juga bahwa di jajaran TNI sekarang itu kalau 200 mungkin lebih Pak, Jenderal yang nganggur. Yang namanya staf khusus, kemudian di TNI AL di angkatan darat di angkatan udara itu beliau-beliau itu yang bintang satu bahkan ada yang bintang 3 itu jadi staf khusus Pak pimpinan," kata Yoyok. 

Menurut Yoyok, yang namanya perwira tinggi ini pengalamannya sudah tidak bisa diragukan lagi, secara administrasi, memimpin personil, memimpin satuan, memimpin bidang atau departemen bahkan di tempat pertempuran.

"Oleh karenanya terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Menhan terkait pembinaan personil dikaitkan lagi Undang-Undang TNI Pak, mohonlah ini Komisi I DPR semuanya juga yang terkait dengan undang-undang ini ini harus menjadi prioritas Pak," lanjut Yoyok. 

"Bahkan ada yang sudah 2 tahun lulus Lemhanas loh, oleh karena ini menurut saya perlu perhatian khusus Pak Menteri Pertahanan dan Pak Panglima TNI," tambah Yoyok.

Menurut dia, masih banyak Kementerian yang membutuhkan tenaga-tenaga para perwira tinggi itu. "Kalau memang di situ sudah tidak ada job keluarkan beliau-beliaunya, Kementerian Pertahanan masih butuh banyak, Kementerian di luar pertahanan juga masih butuh banyak tenaga-tenaga beliau," tutur Yoyok.

Lantas Yoyok yang juga mantan TNI ini mengaku pernah menjadi Bupati namun tidak pernah dibekali ilmunya. "Saya mantan tentara Pak, pernah jadi Bupati, jujur saja saya juga plonga-plongo jadi Bupati karena memang enggak pernah dibekali untuk menjadi Bupati itu ilmunya kaya apa," ungkap Yoyok.

Maka dari itu, dia berharap para jenderal yang lama parkir di Lemhanas dapat mengisi jabatan-jabatan di Kementerian. "Kalau misalkan perwira-perwira tinggi ini segera mungkin diperbantukan kementerian atau departemen yang non pertahanan. Harapan kami sekalian saja jadi Wasrik di situ Pak untuk membantu Pak presiden sekarang ini yang komitmen untuk memberantas korupsi," harapnya.

"Sayang sekali Jenderal Lemhanas lagi yang udah 2 tahunan lebih pada parkir, ini mungkin perlu jadi catatan tersendiri Pak pimpinan dan juga pak Menhan," imbuhnya.

Adapun rapat Komisi I DPR dan Menhan hari ini berisi dua agenda. Kedua agenda itu adalah rencana program 100 hari kerja Menhan dan kesiapan pilkada serentak 2024. (an)

Topik:

Lemhanas DPR Kemhan Panglima TNI Jenderal TNI TNI