DPR Sebut Pembongkaran Pagar Laut Siluman Bukti Presiden Berpihak pada Nelayan

![Sarimuji Anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Sarmuji [Foto: Ist]](https://monitorindonesia.com/index.php/storage/news/image/sarimuji.webp)
Jakarta, MI - Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji menilai bahwa pembongkaran pagar bambu di perairan laut Kabupaten Tangerang, Banten, menunjukkan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap aspek tata lingkungan hingga keberpihakan pada kaum nelayan.
"Kan Pak Presiden (Prabowo) sudah memerintahkan supaya itu dibongkar ya. Itu menunjukkan komitmen presiden terhadap aspek tata lingkungan dan keberpihakan pada nelayan," kata Sarmuji di kawasan Kemanggisan, Jakarta, Rabu (22/1/2025) malam.
Menurutnya, presiden juga memperhatikan berbagai aspek terutama legalitas atas tindakan pembongkaran pagar laut.
"Mungkin juga memperhatikan legalitas dan banyak sekali yang diperhatikan presiden melalui tindakan membongkar pagar laut itu," ujarnya.
Sebelumnya, sebanyak 600 personel dari jajaran TNI AL beserta nelayan membongkar pagar laut di perairan tersebut, pada akhir pekan lalu.
Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) III Jakarta Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto mengatakan, pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, dilakukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto.
"Kami hadir di sini atas perintah dari presiden RI melalui Kepala Staf AL membuka akses terutamanya, bagi para nelayan yang akan melaut," kata Harry di Pos AL Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (18/1/2025).
Harry menjelaskan, pagar tersebut harus dibongkar karena mengganggu aktivitas nelayan dalam mencari nafkah. Selain itu, pagar laut tersebut dianggap ilegal karena dibangun tanpa izin yang jelas.
Topik:
DPR Pembongkaran Pagar LautBerita Sebelumnya
Tok! Kepala Daerah Terpilih Non-Sengketa Dilantik 6 Februari
Berita Selanjutnya
Fraksi Golkar Tak Setuju DPR Bentuk Pansus Soal Pagar Laut Siluman
Berita Terkait

Dasco soal Gugatan Penghapusan Uang Pensiun DPR ke MK: Apa Pun yang Diputuskan, Kita Akan Ikut
12 jam yang lalu

KPK akan Periksa Semua Anggota Komisi XI DPR (2019-2024) soal Korupsi CSR BI, Ini Daftarnya
22 jam yang lalu