Dalang Pagar Laut Masih Misteri, DPR ke Sakti Trenggono: Jawab Jujur ke Kami!

Jakarta, MI - Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty meminta jawaban jujur Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang saat ini dipimpin Sakti Wahyu Trenggono, terkait siapa dalang pagar laut dari bambu sepanjang 30,16 kilometer di lepas pantai Tangerang, Banten. 

Tak hanya di Banten, model bambu serupa terlihat di sejumlah perairan di Indonesia. "Sebagai wakil rakyat kami merasa heran, bukankah KKP mempunyai semua sarana yang ada? Jawab kepada kami secara jujur. Apakah kurang anggaran untuk pengawasan," tegasnya, Minggu (26/1/2025).

Menjadi suatu hal yang aneh jika Sakti Wahyu yang telah menjabat menjadi Menteri KKP sejak lima tahun lalu tidak mengetahui hal itu. Itupun baru terungkap saat ini setelah viral di media sosial.  Padahal, di Kementerian KKP itu terdapat berbagai macam Direktorat Jenderal (Dirjen). Tapi kenapa, hingga saat ini dalangnya belum diketahui. Ada ada apa di balik itu semua?

“Seolah-olah Instansi besar seperti KKP yang mengurus laut tidak berfungsi. Ada berbagai macam Dirjen Ruang Laut, Dirjen PDSKP, tapi hingga kini belum mampu menemukan dalang dari pembuat pagar laut, di mana (KKP) selama ini? Aneh. Terus terang, memang menemukan orang jujur di negara ini sangat susah dan kalau hari ini belum menemukan dalangnya," bebernya.

Pun dia membandingkan ketika mendatangi nelayan saat reses di Maluku. “Yang hendak membangun karamba di laut namun sudah dikejar pembayaran BPMB. Sedangkan 30 KM pagar laut yang sudah bertahun-tahun harus berhati-hati, ada apa?,” jelasnya.

Di lain sisi, Saadiah juga menyoroti anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kurang lebih mencapai sekitar Rp6,2 Triliun, dibanding dengan Kementerian Pertahanan 147 Triliun, dengan tugas dan fungsi menjaga kedaulatan Laut, menjaga seluruh potensi perikanan yang ada di Indonesia. 

Saadiah menyampaikan, dari 8 Astacita Prabowo, 7 di antaranya adalah fungsi yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena itu, dia meminta kenaikan anggaran serta berharap tak ada kecolongan, bahkan perampokan kedaulatan laut Indonesia.

Kalau saya jadi Presiden, enggak saya pakai orang ini

Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno Duadji, turut mengkritik Sakti Wahyu soal pagar laut Tangerang itu. Bahkan, Susno Duadji juga berseloroh jika dia menjadi presiden, tak akan memilih Sakti Wahyu sebagai menterinya. 

Susno mengaku heran dengan pernyataan Trenggono yang baru tahu ada pagar laut sepanjang 30 KM yang diduga diperuntukkan untuk reklamasi.  Sakti juga baru tahu bahwa sudah ada pengkavlingan laut di perairan itu. 

"Kalau sudah 30 KM menterinya (Sakti) baru tahu dan kebetulan menteri KKP yang sekarang adalah menteri KKP pada zaman kabinet sebelum kabinetnya Pak Prabowo, nah kalau saya jadi presiden, enggak saya pakai ini orang," kata Susno seperti dikutip Monitorindonesia.com dari Youtube Susno Duadji, Minggu (26/1/2025).

Semestinya, sejak awal satu batang bambu ditancapkan di laut tersebut pihak KKP sudah menaruh curiga dan mencabutnya.  Untuk menindaklanjutinya, KKP seharusnya bisa menggandeng berbagai aparat terkait. 

"Dari awal bambu itu mulai ditancapkan satu biji mestinya KKP sudah lihat. Nah, kalau KKP sudah lihat, kan bisa mengajak aparat-aparat terkait yang berkecimpun di laut. Ada TNI AL, Polair, ada Bakamla, ada juga Kementerian Perhubungan, ada juga organisasi nelayan. Diajak nelayan berunding apakah ini mengganggu kalian?" jelasnya. 

Susno melihat bahwa aparat pemerintah dari tingkat bawah hingga tingkat atas terlibat dalam kasus pagar laut.  Keterlibatan mereka menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan sertifikat Hak Milik (SHM) di perairan tersebut.  Penyidik, kata Susno, perlu turun tangan untuk memeriksa sejauh mana mereka terlibat. 

"Itu perlu diusut oleh penyidik, siapa? Bisa KPK, bisa Kejaksaan Agung, bisa KPK, bisa penyidik Polri kenapa? Proses terbitnya sertifikat itu ada dokumen yang dipalsukan, jelas palsu itu. Memberi keterangan palsu itu pemalsuan dokumen," ujarnya. 

Selain itu, aparat yang terlibat bisa juga terjerat tindak pidana korupsi.  "Kalau di balik dokumen palsu itu dalam mengajukan map permohonan itu ada amplop di bawahnya yang tebal. Itu tindak pidana korupsi KPK harus turun di situ. Siapa yang terlibat, siapa yang menerima," pungkasnya.

Sebelumnya, Sakti Wahyu Trenggono mengakui fenomena pagar laut di perairan Tangerang, Banten, terjadi karena kurangnya pengawasan. Hal itu terjadi salah satunya disebabkan oleh luas perairan Indonesia, ditambah armada patroli yang terbatas.

"Ya bisa jadi ya, bisa jadi pengawasannya kurang," katanya usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

Di sisi lain, ia menduga pagar laut itu sebelumnya merupakan bentuk ekonomi kerakyatan, yakni penangkaran kerang. Meski belakangan diketahui, pemasangan pagar laut itu terstruktur usai diselidiki lebih lanjut.

"Luasan (laut) Indonesia, kita kan ngawasinnya Sabang sampai Merauke ya, dan hal seperti itu adalah kepentingan ekonomi rakyat, kita mikirnya itu adalah tempat penangkaran (kerang). Tapi setelah kemudian ramai, kemudian kita turun tim, oh ternyata terstruktur," ucapnya.

Kendati begitu, ia mengaku tidak lepas tangan. Saat ini, pihaknya sudah turun untuk mengecek dan membongkar pagar laut tersebut. Dia pun sudah berbicara dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) mengenai masalah ini. 

"Tapi kita sudah turun, kita sudah membuktikan bahwa kita sudah turun, kita cek ternyata itu bukan penangkaran. Bukan penangkaran kerang ya, lalu kemudian bahwa itu adalah pagar terstruktur, jadi ya sudah kita langsung lakukan pembongkaran," tandasnya.