Bahaya Pertahankan Wapres Gibran

Jakarta, MI - Wacana pemakzulan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka sebagai hal yang wajar dan sah secara konstitusi. Pun mempertahankan Gibran di tengah ketidaksiapan menghadapi kompleksitas global juga jauh lebih berbahaya bagi masa depan politik Indonesia.

"Muncul isu pemakzulan wakil presiden, apakah itu salah? Ya enggak, karena ada fasilitas disediakan oleh konstitusi, disediakan oleh hukum," kata pengamat politik, Rocky Gerung dalam sebuah video dinukil Monitorindonesia.com, Rabu (30/4/2025).

Menurutnya, yang menjadi masalah adalah ketika partai politik mulai bersikap pragmatis dengan mempertahankan posisi Gibran karena takut kehilangan kekuasaan.

Apalagi Rocky menilai Gibran tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk memikul tanggung jawab sebagai wakil presiden dalam situasi global yang tengah dilanda krisis dan ketegangan geopolitik.

“Kan mulai terlihat bahwa Gibran sedang dipersiapkan, karena kalau terjadi sesuatu pada Presiden Prabowo maka Gibran yang akan mengambil alih, justru itu lebih berbahaya," jelas Rocky.

Dia lantas menilai Gibran terlalu cepat dimasukkan ke dunia politik oleh ayahnya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi, tanpa proses pendewasaan politik yang matang. Dia juga mengingatkan risiko yang lebih besar kalau Gibran suatu saat harus mengambil alih kekuasaan.

"Bayangkan Indonesia terlibat di dalam kompetisi politik global dengan Gibran sebagai pemimpin, entah secara resmi atau didorong lagi," ujar Rocky.

Dia pun menekankan bahwa sorotan publik, termasuk dari mahasiswa dan purnawirawan TNI, bukanlah serangan politik. Melainkan refleksi atas kegagalan kapasitas Gibran.

"Kapasitas Gibran yang memang belum sanggup untuk memikul beban atau memikirkan hal-hal yang rumit di dalam sistem dunia yang sedang mengalami turbulensi multidimensi hari-hari ini," tandas Rocky.