212 Merek Beras Oplosan, DPR Minta Minta Menko Pangan Turun Tangan

Jakarta, MI - Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi meminta Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), ikut turun tangan untuk mengusut tuntas kasus beras oplosan.

Dia meminta para Menko tak diam atas adanya temuan kasus beras oplosan, yang diperkirakan nilai kerugian mencapai Rp 99 triliun.

“Kita serahkan ke kementerian, itu kan ada Menkonya ya. Tolong itu menkonya juga turun tangan, jangan diam-diam saja. Supaya ini dikoordinasikan ya,” kata Titiek sapaan akrabnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).

Titiek juga meminta pemerintah, untuk mengusut tuntas praktik beras oplosan. Dia berharap, praktik beras oplosan ini tak terulang kembali, apalagi Presiden Prabowo Subianto tengah menggencarkan swasembada pangan.

"Kita ini mau lagi semangat-semangatnya urusan swasembada pangan, swasembada beras, tapi kok ini ditemukan ada beras oplosan dan tentunya ini merugikan, merugikan masyarakat," ujarnya.

Titiek menyebut, praktik itu membuat beras curah dicampur dengan beras premium. Titiek meminta tak ada pilih kasih untuk menindak perusahaan beras-beras tersebut.

“Kalau itu perusahaan-perusahaan besar ya harus, kita enggak boleh pilih-pilih itu perusahaan besar atau kecil, harus ditindak ya. Kalau memang itu betul salah terbukti dia oplos,” tandasnya.

Sebelumnya, Mentan Amran mengatakan peredaran beras oplosan di pasar ritel di Indonesia, sudah sangat kasat mata. Mudah sekali ditemukan di rak-rak supermarket atas minimarket.

Dikemas menarik seolah-olah beras premium, ternyata kualitas dan kuantitasnya menyalahi aturan bahkan hukum.

Sejumlah merek menjual beras premium dalam kemasan 5 kilogram (kg). Setelah dicek lewat pengujian laboratorium, isinya hanya 4,5 kg, dan kualitas berasnya bukan premium.

Setelah terungkap, sejumlah minimarket mulai menarik produk beras oplosan dari rak-rak itu. Selanjutnya, temuan itu ditindaklanjuti penegak hukum.

Mentan Amran memperkirakan, praktik beras oplosan ini, merugikan konsumen hingga Rp 99 triliun per tahun.

"Ini kan merugikan masyarakat Indonesia, itu kurang lebih Rp99 triliun, hampir Rp100 triliun kira-kira, karena ini terjadi setiap tahun. Katakanlah 10 tahun atau 5 tahun, kalau 10 tahun kan Rp1.000 triliun, kalau 5 tahun kan Rp500 triliun, ini kerugian," ungkap Amran.