Pemprov DKI Tunggu Keputusan Resmi MA Terkait Izin Reklamasi Pulau H

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 7 September 2021 14:59 WIB
Monitorindonesia.com - Pemprov DKI Jakarta memastikan tidak akan mengambil tindak apapun sebelum putusan resmi dari Mahkamah Agung (MA) diterima terkait pencabutan izin reklamasi Pulau H. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya tidak mau gegabah dan akan mengkaji putusan MA terkait izin reklamasi. “Membaca bahasa hukum tidak bisa sepotong-sepotong, harus utuh. Karena, konsekuensinya juga sangat besar,” kata Riza di Jakarta Selasa (7/9/2021). Karena ktu ketua DPD Partai Gerindra DKI itu mengimbau agar masyarakat tidak terburu-buru dalam menyikapi hal ini. “Kami mohon masyarakat bersabar dan tidak gegabah menyikapi ini,” tuturnya. Kepala Biro Hukum Setda DKI Jakarta Yayan Yuhanah menyebut, hingga saat ini, pihaknya belum menerima salinan putusan resmi. Menurut dia keputusan dari website resmi MA tidak bisa menjadi dasar untuk menindaklanjuti perkara tersebut. “Dapat kami sampaikan, kita tidak bisa menerka-nerka hanya dari website Mahkamah Agung tanpa membaca putusan resminya. Setelah membaca salinan putusannya secara lengkap baru kita akan membuat keputusan atau tindakan-tindakan lebih lanjut,” terangnya. Diketahui, MA mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan PT Taman Harapan Indah selaku pengembang reklamasi Pulau H. Gugatan ini bermula ketika Anies mencabut 13 izin pulau reklamasi pada 6 September 2018 lalu. Setelah kejadian itu, PT Taman Harapan menggugat pencabutan izin reklamasi Pulau H ke PTUN pada 18 Februari 2019. PTUN memenangkan gugatan pengembang. Anies kembali melawan dengan mengajukan banding ke PTTUN. PTTUN memutuskan untuk tetap membatalkan SK pencabutan izin reklamasi Pulau H dan mewajibkan Anies mencabut SK tersebut. Namun, PTTUN tidak memerintahkan Anies untuk memperpanjang izin reklamasi Pulau H. Anies dan PT Taman Harapan Indah selaku pengembang sama-sama mengajukan kasasi ke MA. Proses hukum berjalan, sampai akhirnya MA memutuskan untuk mengabulkan kasasi yang dilayangkan Anies. (Zat)

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Komisi B Menduga Masih Banyak Kafe di Jakarta Langgar Prokes Selain Holywings

Berita Selanjutnya

Urus Dokumen Sangat Ribet, Disdukcapil DKI Panggil Kasudin untuk Pembenahan

Berita Terkait

Nasional
Presiden RI, Prabowo Subianto [Foto: Istimewa]

Prabowo Ingatkan Menteri Nakal: Tiga Kali Peringatan, Siap-siap Direshuffle

40 menit yang lalu

Nasional
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo bersama Menteri Lingkungan, Air, dan Pertanian Arab Saudi Abdulrahman Abdulmohsen Al Fadley. (Foto: PU)

Menteri PU Kunjungi Arab Saudi Hadiri WWF-11, Tawarkan Kerjasama Infrastruktur dan Energi Dengan Negara Timur Tengah

1 jam yang lalu

Ekonomi
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo (Foto: Dok BNI)

BNI Raih Green Warrior Award Berkat Program Peningkatan Kesejahteraan Nelayan

1 jam yang lalu

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Istimewa)

Kejagung Telusuri Aset Para Tersangka di Kasus Chromebook

2 jam yang lalu

Nasional
Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiah (Dok. MI)

DPR Desak Pemerintah Ungkap Transparansi Utang Kereta Cepat Whoosh

2 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Tegaskan Tetap Bisa Jerat Pejabat BUMN Meskipun Berstatus WNA

2 jam yang lalu