Pekuat Pengelolaan Aset, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Dorong Pembentukan JAMC

Jakarta, MI - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendorong Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta membentuk Jakarta Aset Manajemen Centre (JAMC). Pasalnya, kata dia, sistem pengelolaan aset di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih lemah dan harus diperkuat agar lebih baik lagi di waktu mendatang. "Saya mendorong betul Jakarta Aset Manajemen Centre. Nanti pengelolaan manajemennya di bawah BPAD," kata Khorudin, dikutip pada, Jum'at (3/6). Dorongan itu, lanjut Khorudin, lantaran hingga saat ini DKI belum memiliki sistem pengelolaan aset daerah yang mendetail. Padahal, nilai aset yang dikelola lebih dari Rp 700 triliun. Dampaknya, menurut Khorudin, hingga hari ini banyak aset DKI yang tidak dikelola maksimal, bahkan beberapa kasus terjadi, aset DKI terlepas ketangan swasta (contohnya lahan eks wali kota Jakarta Barat) karena kalah di pengadilan. Padahal, kata dia, bila dikelola maksimal aset-aset yang dimiliki DKI itu bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Lebih lanjut Khoirudin menegaskan, Jakarta Aset Manajemen Centre akan berperan melakukan pencatatan seluruh aset yang dimiliki. Kemudian, aset yang sudah tercatat dianalisa potensi dan dipilah sesuai fungsi agar bisa dimaksimalkan pemanfaatannya. "Kewajiban Legislatif mengawal itu. Lagi, ini juga merupakan catatan BPK di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2021 kemarin," jelasnya. Contoh lain belum maksimalnya pengelolaan aset oleh Pemprov DKI adalah penagihan fasos- fasum kepada pada pengembang yang ada di lima wilayah kota. "Saya akan mendorong agar Komisi A segera memanggil para wali kota terkait penagihan fasos fasum kepada pengembang itu," kata Khoirudin. Sebagai informasi, Khoirudin adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang baru di dilantik pada hari Kamis (2/6) kemarin. Ia menggantikan Abdurrahman Suhaimi yang ditunjuk sebagai Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) di Komisi C DPRD DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria yang juga sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI sebelumnya, mengatakan bahwa pergantian tersebut merupakan mekanisme biasa di partai. [Ode]