Kekayaan Pejabat Pemprov Era Anies Miliaran, Azas Tigor: Tidak Bisa Mengajari Anak Buahnya Buat Laporan Kekayaan Secara Jujur

Jakarta, MI - Ketua Forum Warga Kota Azas Tigor Nainggolan mendesak agar temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kekayaan pejabat Pemprov atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar ditindaklanjuti. "Hasil penyelidikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, tentang betapa kayanya pejabat Pemprov Jakarta seharusnya segera ditindak lanjuti pemeriksaannya oleh Inspektorat Pemprov Jakarta. Informasi betapa kayanya pejabat Pemprov Jakarta itu sangat jelas," kata Azas, Rabu (21/12). Azas menegaskan, bahwa para pejabat itu harus membuktikan bagaimana harta tersebut didapatkan sehingga bisa membangun pemerintahan yang bersih. Bahkan ia, meragukan laporan kekayaan itu. "Saya ragu kebenaran laporan kekayaan mereka. Anies tidak bisa mengajari anak buahnya membuat laporan kekayaan secara jujur, maka KPK dan Inspektorat Pemprov Jakarta harus memeriksa kembali mereka," jelasnya. Untuk itu, Azas menyarankan Inspektorat bisa mulai memeriksa 25 orang Kepala Dinas dan Deputi Gubernur Jakarta berdasarkan data dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periode 2021. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyoroti hasil pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para pejabat di DKI Jakarta yang memiliki aset tanah dalam jumlah banyak. [caption id="attachment_482611" align="alignnone" width="640"] Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Mawarta (Foto: MI/Aan)[/caption] Hal itu disampaikan Alex dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi 2022 di Wilayah DKI Jakarta di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Kamis (15/12) kemarin. Ia pun mengingatkan para pejabat agar tak memiliki kebiasaan menumpuk harta sebanyak-banyaknya. "Banyak saya lihat pejabat Pemprov DKI memiliki tanah puluhan bidang. Mudah-mudahan ini dari hasil yang halal. Tapi, kami ingin mengajak Bapak/Ibu sekalian, samakan persepsi, memiliki mindset jangan menumpuk harta sebanyak-banyaknya," kata Alex. Dalam kesempatan itu, Alex juga menyebut masih ada pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berusaha mencari uang tambahan dari proses pengadaan barang dan jasa serta perizinan. "Kami masih sering mendengar dan mendapat informasi masih ada yang berupaya untuk mendapat penghasilan tambahan terutama dalam proses PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa)," pungkasnya. Berikut nilai kekayaan pejabat Pemprov DKI berdasarkan tahun lapor 31 Desember 2021: Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Rp31.987.685.032. Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Marullah Matali Rp4.977.282.298. Plt Sekretariat Daerah Uus Kuswanto Rp4.792.479.190. Inspektorat Syaefulloh Hidayat Rp6.757.400.000. Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma Rp2.791.320.441. Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin Rp1.378.698.496. Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar Rp4.915.133.364. Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim Rp2.363.022.813. Wali Kota Jakarta Barat Yani Wahyu Purwoko Rp9.954.057.519. Bupati Kep Seribu Junaedi Rp5.471.454.268. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Atika Nur Rahmania Rp1.387.400.000. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Michael Rolandi Cesnanta Brata Rp14.971.608.935. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Reza Pahlevi Rp1.943.300.000. Kepala Badan Pendapatan Daerah Lusiana Herawati Rp3.896.654.148. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Taufan Bakri Rp6.611.133.943. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Fitria Rahadiani Rp6.611.133.943. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Maria Qibtya Rp4.463.745.272. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Mochamad Miftahulloh Tamary Rp2.757.159.547. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Isnawa Adji Rp11.107.146.682. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Indra Patrianto Rp2.539.526.269. Kepala Dinas Pendidikan Nahdiana Rp1.779.887.669. Kepala Dinas Kesehatan Widyastuti Rp5.575.862.918. Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugroho Rp16.227.117.331. Kepala Dinas Sumber Daya Air Yusmada Faizal Rp16.103.500.983. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Heru Hermawanto Rp6.009.714.203. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sarjoko Rp6.043.119.251. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Satriadi Gunawan Rp4.632.135.464. Kepala Dinas Sosial Premi Lasari Rp7.170.066.412. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Andri Yansyah Rp15.584.041.692. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Tuty Kusumawati Rp5.394.323.405. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Suharini Eliawati Rp1.994.069.756. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asep Kuswanto Rp683.058.318. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Budi Awaludin Rp1.057.054.982. Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo Rp6.594.425.148. Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Raides Aryanto Rp1.343.916.357. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha kecil Menengah Elisabeth Ratu Rante Allo Rp19.093.275.048. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Benni Aguscandra Rp2.576.999.547. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Achmad Firdaus Rp934.335.411. Kepala Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Andhika Permata Rp7.616.982.391. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Wahyu Haryadi Rp3.513.884.679. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Fajar Sauri Rp4.468.471.433. Kepala Dinas Kebudayaan Iwan Henry Wardhana Rp5.330.224.181.