Proyek Saringan Sampah DKI Jakarta Tersendat

Jakarta, MI - Dua perusahaan raksasa pelaksana proyek mercusuar Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tidak mampu melaksanakan tepat waktu. Kedua perusahaan tersebut yakni PT PP Presisi Tbk dan PT Runggu Prima Jaya. Profil kedua perusahaan ini satunya BUMN dan satunya perusahaan swasta nasional yang kalibernya sudah sangat terkenal hebat dikalangan pemerintah maupun kontraktor nasional. Ketelodoran kedua perusahaan dalam proyek pembangunan sistem pengambilan dan treatmen sampah badan air melalui rekayasa kali Ciliwung Segmen TB Simatupang, persis di samping jembatan Kali Ciliwung TB Simatupang belakang Kopassus Cijantung Jakarta Timur. Monitor Indonesia sempat dihadang oleh pekerja dan security untuk mengambil gambar proyek dan mengabadikan kegiatan pekerja proyek yang sedang bekerja. " Maaf Pak jangan mengambil foto foto proyek ini, bapak darimana emangnya?," tanya security dengan garangnya, Senin (30/1). Monitor indonesia dengan kewajibannya memberitahu identitas sebagai wartawan dengan menunjukkan kartu identitas. Namun demikian security tetap ngotot melarang wartawan masuk lebih jauh kedalam proyek dan mengabadikan kegiatan dilokasi. Diketahui dari papan proyek yang terpajang tertera anggaran proyek ini senilai Rp 195.093.756.300 dengan masa pelaksanaan 210 hari kalender sejak tanggal 2 Juni 2022 dan berakhir pada tanggal 2 Januari 2023 satu bulan yang lalu. Monitor Indonesia yang sejak lelang memantau proses lelang elektronik LPSE DKI ini mencium aroma persekongkolan. Bagaimana tidak, dalam proses lelang yang terbuka ini, perusahaan tidak banyak yang menawar, diduga karena persyaratan yang sudah dikondisikan menyulitkan perusahaan lainnya. Sehingga dengan leluasa kedua perusahaan KSO ini bisa memenangkan tender dengan 99% dari HPS. Sayangnya sekalipun proyek dengan penawaran fantastis nyaris menghabiskan semua pagu anggaran, dengan tenggat waktu yang sangat cukup lama, namun tidak mampu juga menyelesaikan proyek ini tepat waktu. Asep Kuswanto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang terkenal sebagai pejabat DKI Jakarta termiskin dengan kekayaan hanya sekitar Rp 400 jutaan yang berulangkali dikonfirmasi, namun belum memberikan klarifikasi dan penjelasan soal keterlambatan proyek ini. Hal sama juga dipertontonkan para wakil rakyat di Kebon Sirih yang membidangi Dinas Lingkungan Hidup ini di Komisi D. Puluhan anggota komisi D yang dimintai tanggapan soal ini tidak seorangpun yang mau tegas bersuara layaknya wakil rakyat yang mengawasi penggunaan uang rakyat. Solehudin warga Jakarta Timur menyayangkan sikap dewan DPRD DKI sekarang ini tak lagi menemukan anggota dewan yang benar benar merakyat dan bersuara lantang menyuarakan kepentingan rakyat. "Jangan-jangan anggota dewan sekarang pada terlibat proyek kali ya?," tanya bang Soleh sapaan akrabnya. (Sabam Pakpahan) #Saringan Sampah DKI Jakarta