Irjen Kemenhub Lindungi Pejabat BTKP?

Jakarta, MI - Irjen Kemenhub Pramitonhadi Prabowo yang didesak memeriksa kasus kasus dugaan monopoli proyek oleh keluarga mantan pejabat BTKP yang promosi ke Riau dan rekayasa bobot pembayaran proyek pembangunan Laboratorium Kesehatan terkesan mengabaikan. Berulangkali Irjen Pramintohadi dihubungi guna konfirmasi, namun sangat disayangkan bungkam. Begitu juga Plt Kepala BTKP Alaida Magdalena yang ditemui dikantornya Selasa (16/5). Semula satpam menyatakan ibu Lily (Sebutan Alaida Magdalena) ada tapi sedang rapat. Begitu juga Sudiono PPK mengikuti kegiatan yang sama diluar terang satpam. Setelah menunggu hampir satu jam dipos satpam tak kunjung direspons. Oleh petugas jaga keamanan kantor tersebut menyarankan ke awak media agar dilain waktu ke kantor tersebut. "Untuk lain kali saja kesini, karena ibu sedang mengikuti acara pameran. Bukan dikantor," terangnya, Selasa (16/5). Sebelumnya diberitakan bahwa Proyek Pembangunan Laboratorium BTKP yang sedang berjalan sekarang inipun bisa jadi pintu masuk Inspektorat, sebab kuat dugaan keterlibatan keluarga pejabat sebelumnya. Point pentingnya kasat mata bisa dilihat dari bobot pekerjaan yang ditengarai rakayasa untuk membayar Termyn 1 dan 2 yang dalam tempo singkat kurang dari sebulan. Proyek tersebut secara kasat mata dilapangan bobotnya masih rendah. Baru pekerjaan struktur yang terlihat baru di cor. Sementara itu, sumber Monitor Indonesia, mengatakan sikap arogansi Gigih Retnowati sudah rahasia umum dikantor tersebut. "Bahkan akhir tahun kemarin, Gigih memaksa bagian keuangan untuk segera mencairkan Termyn proyek pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium yang baru saja dimulai," katanya. "Bahkan dalam tempo sangat singkat dipaksa membayar termin ke 2 padahal bobot pekerjaan tidak sesuai dengan bobot yang sebenarnya," tambahnya. Menanggapi tudingan tersebut, Gigih Renowati kepada Monitor Indonesia, Sabtu (15/4) membantahnya. " Itu isu tidak benar, menyesatkan" katanya. "Selanjutnya soal pembayaran termin proyek itu ada PPK nya dan diawasi MK (Manajemen Konstruksi)," imbuhnya. Sementara itu pantauan Monitor Indonesia dilapangan beberapa waktu lalu memperlihatkan bobot yang masih sangat rendah. Bila dibandingkan dengan pembayaran yang sudah mencapai Rp 10 Miliar dari kontrak sebesar Rp 25.650.800.000 kuat dugaan rekayasa bobot oleh konsultan pengawas PT Arihta Tehnik Persada KSO PT Mataram Surya Cipta kontraktor pelaksana PT Somba Hasbo dan PPKnya Sudiono. (Sabam Pakpahan)